DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Walaupun Rousseau, menginginkan tetap berlangsungnya demokrasi secara langsung seperti pada jaman Yunani Kuno, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah rumitnya permasalahan-permasalahan kenegaraanmaka keinginan Rousseau tersebut tidak mungkin terealisir, maka munculah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga perwakilan", yang sebutannya serta jenisnya tidak sama di semua negara, dan sering di sebut "parlemen" atau kadang-kadang disebut Dewan Perwakilan Rakyat".

Perkataan parlemen asalnya dari bahasa Prancis "parler" yang artinya: berbicara. Sebelum tahun 1789 di Perancis yang dinamakan perlemen itu adalah Mahkamah Agung. Dewasa ini yang di maksud dengan parlemen adalah Lembaga Perwakilan Rakyat, yaitu tempat rakyat memperdengarkan suaranya dalam pemerintah. Parlemen merupakan badan perwakilan yang tertinggi dalam negara, yang susunanannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Umumnya fungsi badan perwakilan ataupun lembaga legislatif di berbagai negara berbeda-beda, meskipun dalam garis besarnya sama saja, yaitu:
1. Menentukan undang-undang;
2. Di beberapa negara seperti Inggris misalnya, juga berwenang untuk mewujudkan perubahan terhadap konstitusi;
3. Menempatkan dan mengawasi jalanya pemerintahan dengan interpelasi, mosi, hak angket dan sebagainya;
4. Menetapkan anggaran (keuangan) negara (budget) dengan menentukan cara-cara memperoleh dan menggunakan dana serta melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut (melalui Badan Pemeriksa Keuangan);
5. Dibeberapa negara juga memberikan rekomendasi (mengusulkan) bagi jabatan-jabatan penting negara seperti anggota Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagainya;
6. Menentukan hubungan dengan negara-negara lain, termasuk juga menentukan perang dan damai.

Fungsi utama pengawasan yang dilakukan DPR adalah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Selain itu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR adalah menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan dari perseorangan atau masyarakat atau kelompok tertentu.

Kemudian untuk menjalankan melakukan fungsi pengawasan sebagimana disebutkan diatas, dilakukan oleh DPR melalui serangkaian rapat dan pengawasan di lapangan dalam betuk kunjungan kerja ketika Masa Reses DPR. Masa Reses ialah kegiatan DPR di luar masa sidang, yang dilakuakan oleh anggota secara perorangan atau kelompok, terutama diluar Gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Adapun rapat yang digunakan DPR dalam melakukan pengawasan melalui Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Serangkaian rapat tersebut dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan Dewan, seperti Komisi-komisi yang ada di DPR dan Pansus yang dibentuk oleh DPR. Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Gedung DPR

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan komisi dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas, yaitu:
1) Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.
2) Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.
3) Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.
4) Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
5) Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.
6) Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara.
7) Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.
8) Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.
9) Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.
10) Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.
11) Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

Dalam UUD 1945 setelah perubahan keberadaan lembaga perwakilan tersebut dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) di mana MPR terdiri dari DPR dan DPD. DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan serta lembaga legislatif memiliki fungsi sebagai mana di atur dalam UUD 1945 setelah perubahan, sebagai berikut:

Pasal 20A ayat 1
"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan''.

Pasal 20A ayat 2
"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang Undang Dasar ini, Dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat".

Pasal 20A ayat 3
"Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyatakan usul dan pendapat serta hak imunitas”.

Pasal 20A ayat 4
"Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Penrwakilan Rakyat dan hak anggota perwakilan rakyat di atur dalam Undang-Undang”.

Sedangkan dibagian lain dalam Pasal 4 Keputusan DPR RI Nomor 01/DPRRI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI (selanjutnya disingkat Tatib DPR), disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap:
1. Pelaksanaan UU;
2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945 dan ketetapan MPR.

Kemudian untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), DPR dalam Pasal 10 Tata Tertib DPR mempunyai beberapa hak, yaitu:
1. Meminta keterangan kepada presiden;
2. Mengadakan penyelidikan;
3. Mengadakan perubahan terhadap rancangan Undang-Undang;
4. Mengajukan pernyataan pendapat;
5. Mengajukan rancangan Undang-Undang;
6. Menganjukan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan;
7. Menentukan anggaran DPR;
8. Memanggil seseorang.

Selain dari Tata Tertib DPR yang lebih lanjut mengatur tugas dan wewenang DPR, serta hak-hak yang dimiliki oleh DPR, hal serupa juga terdapat dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dapat dilihat pada Pasal 71 bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang:
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah ;
4. Membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
5. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
6. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
7. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
10. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
12. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
13. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
14. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
15. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
16. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
17. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
18. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
19. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.
21. Dengan fungsi, tugas dan wewenang serta hak yang dimiliki oleh DPR sebagai mana diatur dalam Pasal 20A UUD Tahun 1945, Pasal 4 dan 10 Keputusan DPR RI Nomor 01/DPRRI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI dan pasal 33 ayat (2) dan (3) UU No.4 Tahun 1999, maka sebagi bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat, DPR yang merupakan lembaga legislatif senantiasa dapat melakukan/dapat selalu mengawasi penyelenggaraan Pemeritah.

Cara Tanzim Al Nasl dalam Islam

Sejauh pengertiannya  adalah  Tanzim  Al  Nasl  (pengaturan  keturunan), bukan Tahdid Al Nasl  (pembatasan keturunan)  dalam  arti pemandulan  (taqim) dan aborsi (isqot al-haml), maka KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang  oleh  Islam  disini  adalah  tindakan  pemandulan  atau  aborsi  yang  tidak didasari medis yang syari`i.

Adapun  aborsi  yang  dilakukan  atas  dasar  indikasi medis,  seperti  aborsi untuk  menyelamatkan  jiwa  ibu  atau  karena  analisa  medis  melihat  kelainan dalam  kehamilan,  dibolehkan  bahkan  diharuskan.  Begitu  pula  dengan pemandulan,  jika dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis, seperti
pemandulan pada wanita yang  terancam  jiwanya  jika  ia hamil atau melahirkan maka  hukumnya  mubah.  Kebolehan  KB  dalam  batas  pengertian  diatas  sudah banyak  difatwakan, baik  oleh  individu  ulama  maupun  lembaga-lembaga  ke Islaman  tingkat  nasional  dan  internasional,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa kebolehan  KB  dengan  pengertian atau batasan  ini  sudah  hampir  menjadi
Ijma`Ulama.

MUI  (Majelis Ulama  Indonesia)  juga  telah mengeluarkan  fatwa  serupa dalam  Musyawarah  Nasional  Ulama  tentang  Kependudukan,  Kesehatan  dan Pembangunan tahun 1983. Betapapun secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang  membolehkan  KB  dalam  arti  Tanzim  Al Nasl,  tetapi  kita  harus  tetap memperhatikan  jenis  dan  cara  kerja  alat atau metode  kontrasepsi  yang  akan digunakan untuk ber-KB.

Metode  atau Alat Kontrasepsi  dan Hukum  Penggunaannya Ada  lima  5 persoalan yang terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, yaitu :
1. Cara  kerjanya,  apakah  mencegah  kehamilan  (man’u  al-haml)  atau menggugurkan kehamilan (isqat al-haml).
2. Sifatnya,  apakah  ia  hanya  pencegahan  kehamilan  sementara  atau  bersifat pemandulan permanen (ta’qim).
3. Pemasangannya,  Bagaimana  dan  siapa  yang  memasang  alat  kontrasepsi tersebut (hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain).
4. Implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya.
5. Bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Metode kontrasepsi ini  sifatnya permanen  yang  hanya  diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak ingin atau boleh memiliki anak (karena alasan kesehatan). Disebut permanen karena metode kontrasepsi ini hampir tidak dapat dibatalkan  (reversal).  Bila  kemudian ingin  punya  anak.  Pembatalan  masih mungkin dilakukan, tetapi membutuhkan operasi besar dan tidak selalu berhasil.

Para  ahli  kebidanan  banyak  merekomendasikan  sterilisasi  pada  wanita yang berisiko tinggi untuk hamil dan melahirkan lagi, misalnya karena beriwayat memiliki  komplikasi kehamilan  dan  melahirkan. Namun,  tidak  pada  mereka yang belum berusia 35 tahun. Pengalaman menunjukkan banyak perempuan yang disterilkan lalu menyesali keputusannya.

Keluarga Berencana

Cara Sterilisasi:
Tuba falopi adalah saluran sepanjang sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Pada saat ovulasi, sel telur dikeluarkan dari ovarium dan bergerak menuju uterus. Bila ada sperma di tuba falopi, ovum akan terbuahi dan menjadi  embrio  yang  kemudian  melekat  di  uterus. Dalam  pembedahan  yang disebut tubektomi, kedua saluran tuba falopi yang menghubungkan ovarium dan
rahim (uterus) tersebut dipotong dan ujung-ujungnya ditutup dengan cincin atau dibakar (kauter). Metode lain yang tidak melakukan pemotongan adalah dengan mengikat  atau  menjepit  saluran  tuba  falopi  (tubal  ring/tubal  clip).  Hal  ini menyebabkan  sel  telur  tidak  dapat  terjangkau  sperma.  Pembedahan  biasanya dilakukan  dengan  pembiusan  umum  atau  lokal  (spinal/epidural). Dokter  dapat menggunakan  alat  bantu  berupa  teleskop  khusus  yang  disebut  laparoskop. Teleskop  berupa  pipa  kecil  bercahaya  dan  berkamera  ini  dimasukkan melalui sebuah  sayatan  kecil  di  perut  untuk  menentukan  lokasi  tuba  falopi.  Sebuah sayatan  lainnya kemudian dibuat untuk memasukkan alat pemotong tuba falopi anda. Biasanya, ujung-ujung tuba falopi kemudian ditutup dengan jepitan. Cara
yang lebih tradisional yang disebut laparotomi tidak menggunakan teleskop dan membutuhkan sayatan yang lebih besar.

Sterilisasi dapat dilakukan kapan  saja,  termasuk  setelah persalinan atau bersamaan dengan prosedur pembedahan perut yang lain, seperti operasi Caesar.

Indeks efektivitas sterilisasi (disebut indeks Pearl) adalah 0.1 – 0.4. Nilai ini  menunjukkan  jumlah  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  pada  100  wanita yang menggunakan metode kontrasepsi itu selama setahun. Artinya, kurang dari satu kehamilan yang  tidak diinginkan dalam  setahun per 100-200 wanita yang telah disterilisasi. Pada kasus yang  sangat  jarang  terjadi  itu,  tuba  falopi wanita kembali menyambung setelah dipotong atau ditutup.

Risiko  sterilisasi,  seperti  halnya  operasi  lainnya,  terutama  berkaitan dengan  anestesi.  Ahli  bedah  juga  dapat  tanpa  sengaja  merusak  ligamen peritoneal selama operasi. Jika  ligamen peritoneal rusak, produksi hormon pada ovarium menurun dan menopause bisa dimulai dini. Potensi komplikasi  lainnya
(sangat  jarang)  adalah kehamilan  ektopik dan gangguan  menstruasi. Hormon, gairah seks dan siklus haid seharusnya tidak berubah setelah sterilisasi. Beberapa wanita  dan  pasangannya  bahkan lebih  bergairah  secara  seksual,  karena mereka tidak lagi takut dengan kehamilan yang tidak direncanakan.

Alat kontrasepsi yang  dibenarkan  menurut  Islam  adalah  yang  cara kerjanya  mencegah  kehamilan  (man’u  al-haml),  bersifat  sementara  (tidak permanen) dan dapat dipasang  sendiri oleh yang bersangkutan  atau oleh orang lain  yang  tidak  haram  memandang  auratnya  atau  oleh  orang  lain yang  pada dasarnya  tidak  boleh  memandang  auratnya  tetapi  dalam  keadaan  darurat  ia dibolehkan. Selain  itu  bahan  pembuatan  yang  digunakan  harus  berasal  dari bahan  yang  halal,  serta  tidak  menimbulkan  implikasi  yang  membahayakan (mudlarat) bagi kesehatan.

Alat  atau  metode  kontrasepsi  yang  tersedia  saat  ini  telah  memenuhi kriteria-kriteria  tersebut  diatas,  oleh  karena  itu  KB  secara  substansial  tidak bertentangan  dengan  ajaran  Islam  bahkan  merupakan  salah  satu  bentuk implementasi  semangat  ajaran  Islam  dalam  rangka  mewujudkan  sebuah kemashlahatan,  yaitu menciptakan  keluarga  yang  tangguh, mawaddah,  sakinah dan  penuh  rahmah.  Selain  itu,  kebolehan  (mubah)  hukum  ber-KB,  dengan ketentuan-ketentuan  seperti  dijelaskan  diatas,  sudah menjadi  kesepakatan  para ulama  dalam  forum-forum  ke  Islaman,  baik  pada  tingkat  nasional  maupun Internasional (ijma’al-majami).

Adapun  alasan-alasan  yang  di  kemukakan  oleh  kebanyakan  orang  yang melakukan KB,  seperti  kekhawatiran  tidak  cukupnya  rezeki  atau  kesulitan mendidik anak, maka ini adalah alasan-alasan yang sangat bertentangan dengan petunjuk Islam, bahkan mengandung buruk sangka kepada Allah ta’ala.

Syaikh  Muhammad  bin  Shaleh  al-’Utsaimin  berkata:  “…Kalau  yang menjadi pendorong melakukan pembatasan keturunan adalah kekhawatiran akan kurangnya  rezeki,  maka  ini  (termasuk)  berburuk  sangka  kepada  Allah Ta’ala. Karena Allah Ta’ala Dialah yang menciptakan  semua manusia, maka Dia pasti akan mencukupkan rezeki bagi mereka… Allah berfirman:
Artinya :“Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri, Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. al-’Ankabuut: 60)

Adapun jika  pendorong  melakukannya  adalah  kekhawatiran  akan susahnya  mendidik  anak,  maka  ini  adalah  (persangkaan)  yang  keliru,  karena betapa  banyak  (kita  dapati)  anak  yang  sedikit  jumlahnya  tapi  sangat menyusahkan  (orang  tua  mereka)  dalam  mendidik  mereka,  dan  (sebaliknya)
betapa  banyak  (kita  dapati)  anak  yang  jumlahnya  banyak  tapi  sangat  mudah untuk  dididik  jauh  melebihi  anak  yang  berjumlah  sedikit. Maka yang menentukan  (keberhasilan)  pembinaan  anak,  susah  atau  mudahnya,  adalah kemudahan (taufik) dari Allah. Jika seorang hamba bertakwa kepada Allah serta (berusaha) menempuh  metode  (pembinaan)  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam, maka  Allah  akan  memudahkan  urusannya  (dalam  mendidik  anak),  Allah berfirman:
Artinya:“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menjadikan baginya  kemudahan  dalam  (semua)  urusannya.” (Qs. Ath-Thalaaq:  4)  (Kutubu Rasaa-ilu Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-’Utsaimiin, 4/14).

Bahkan alasan  membatasi  keturunan  seperti  ini  termasuk  tindakan menyerupai  orang-orang  kafir  di  jaman  Jahiliyah,  yang membunuh  anak-anak mereka  karena  takut  miskin,  hanya  saja  orang-orang  di  jaman  sekarang mencegah  kelahiran  anak  karena  takut  miskin,  adapun  orang-orang  di  jaman
Jahiliyah membunuh  anak-anak mereka  yang  sudah  lahir  karena  takut miskin. (Lihat  ucapan  syaikh  Shaleh  al-Fauzan  dalam al-Muntaqa  Min  Fatawa  al- Fauzan(89/19), dan syaikh al-Albani dalam Aadaabuz Zifaaf (hal. 65). Allah berfirman:
Artinya: “Dan  janganlah  kamu  membunuh  anak-anakmu  karena  takut kemiskinan.  Kamilah  yang  akan  memberi  rezeki  kepada  mereka  dan  juga kepadamu.  Sesungguhnya  membunuh  mereka  adalah  suatu  dosa  yang besar.” (Qs. al-Israa’: 31)

Dan masih banyak alasan-alasan lain yang di kemukakan khususnya oleh para  pengekor  musuh-musuh  Islam,  yang  mempropagandakan  seruan  untuk membatasi  jumlah  keturunan.  Semua  alasan  yang  mereka  kemukakan  itu disebutkan  dan  dibantah  secara  terperinci  oleh  Lajnah Daimah  yang  dipimpin oleh  imam  syaikh  Ibrahim  bin  Muhammad  Alu  Syaikh.  (Lihat Majallatul Buhuutsil Islaamiyyah (5/115-125)).

Dari  semua  alsan  yang  telah  di kemukakan diatas sangat menyimpang jauh dari kebenaran dan petunjuk Islam, bahkan bertentangan dengan kenyataan dan  tuntutan  fitrah  kemanusiaan,  bahkan  lebih  dari  pada  itu,  (upaya)  untuk membatasi  (jumlah  keturunan)  atau mencegah  kehamilan  dengan  cara  apapun akan  menimbulkan  banyak  bahaya  dan  kerusakan,  baik  dari  segi  agama,
ekonomi,  politik,  sosial,  jasmani  maupun  rohani.  (Majallatul  Buhuutsil Islaamiyyah, (5/127), dengan sedikit penyesuaian).

Perencanaan Pembangunan Wilayah

Berkembangnya perekonomian Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, terjadinya transformasi di bidang teknologi dan perekonomian. Hal ini jelas menandakan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan. Namun dengan naiknya harga BBM pemerintah dituntut untuk lebih efisien dan tepat dalam alokasi pembiayaan pembangunan, dengan memanfaatkan potensi, serta aspirasi untuk memahami potensi pembiayaan asli daerah.

Soegijoko, menyatakan pelaksanaan pembangunan tidak lagi dapat dilaksanakan secara sektoral semata, namun harus lebih berorientasi pada pembangunan regional atau pembangunan multisektoral. Untuk itu perlu upaya pengembangan wilayah secara terpadu melalui penyusunan perencanaan regional. Perencanaan regional merupakan perencanaan yang dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan, permasalahan, ciri dan karakteristik dari masing-masing daerah/wilayah yang menuntut campur tangan pemerintah pada tingkat regional.

Perencanaan regional secara spesifik berupaya untuk mengantisipasi permasalahan di masing-masing wilayah dan mengupayakan keseimbangan pembangunan wilayah. Perencanaan wilayah secara terpadu diharapkan tidak terjadi ketumpangtindihan dalam membuat suatu kebijakan pembangunan.

Wilayah Ibukota

Pembangunan suatu wilayah bukan berarti tidak mempunyai kendala, dalam hal ini untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala pembangunan regional, pemerintah telah memprakarsai beberapa kegiatan berkaitan dengan pembangunan regional, diantaranya sebagai berikut:

1.  Desentralisasi Pembiayaan
Pemerintah telah menetapkan suatu kerangka dari fungsi desentralisasi yang lebih mendalam pada tingkat kabupaten, dituangkan dalam PP No. 8 Tahun 1995, peraturan ini merupakan tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1992 (pelaksanaan otonomi wilayah dengan penekanan pada daerah tingkat II). UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan telah disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

2.  Pengadaan Pelayanan Regional
Pemerintah dalam beberapa sektor telah mulai mengadakan pelayanan dengan sistem desentralisasi pada tingkat wilayah. Sebagai contoh, Telkom telah di bagi ke dalam sejumlah perusahaan distribusi wilayah yang bertanggung jawab terhadap penyediaan pelayanan di wilayah yang bersangkutan. Hal ini juga terjadi pada distribusi pelayanan listrik.

3.  Perencanaan Regional
Suatu pendekatan kawasan strategis dalam rangka pengembangan regional telah mulai dilaksanakan dalam bentuk program Kawasan Andalan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dalam rencana ini telah disusun kriteria untuk menetapkan kawasan andalan berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya.

4.  Pengentasan Kemiskinan
Pengentasan kemiskinan lebih ditekankan pada masalah kemiskinan di wilayah Indonesia Timur, sehingga dibentuk suatu Komisi Dewan Kawasan Timur Indonesia untuk mengamati, menyusun dan mengkoordinasikan kebijaksanaan bagi KTI. Dewan KTI ini telah menetapkan 13 kawasan andalan yang akan dikembangkan di KTI sebagai wilayah yang diharapkan dapat memacu perkembangan wilayah sekitar di KTI.

5.  Inovasi Proyek Infrastruktur Perkotaan
Pemerintah menetapkan kegiatan-kegiatan operasional dengan penekanan pada pengawasan biaya dan rasionalisasi serta penguatan kelembagaan subnasional dalam bentuk Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT). P3KT pada dasarnya mengubah dan menggeser pendekatan pembangunan prasarana kota dari pendekatan sektoral dan terpusat ke pendekatan yang lebih terpadu dan lebih terdesentralisasi.

Pendidikan Life Skill

Gagasan tentang pendidikan life skill bukanlah sesuatu yang baru, meskipun konsep pendidikan berorientasi kecakapanhidup baru digulirkan di Indonesia tahun 2003. Gagasan tentang pendidikan kecakapanhidup telah dimulai oleh UNESCO pada tahun 1949 melalui konsep functional literacy. Gagasan pokok dari konsep tersebut adalah agar kemampuan baca-tulis-hitung dapat berfungsi dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan untuk keluar dari tiga kesengsaraan, yaitu: kebodohan (ignorance), kerentanan terhadap penyakit (ill-health) dan kemelaratan (poverty).

Pentingnya pembekalan  kecakapanhidup  terhadap  masyarakat pada umumnya telah mendapat pengakuan dari para pakar yang berkecimpung di dunia pendidikan. Penegasan tentang pentingnya kecakapanhidup dapat dilihat pada Pokok-Pokok Deklarasi Dakkar Tahun 2000 tentang Pendidikan Untuk Semua yang menunjukkan adanya hak bagi setiap warga negara, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk memperoleh kesempatan yang adil dalam mengikuti pendidikan kecakapanhidup, dan adanya kewajiban bagi setiap negara untuk menyediakan, memperbaiki, meningkatkan dan menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan kecakapanhidup, terutama  kecakapanhidup yang bersifat penting, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Pendidikan Life skill

Menurut Ditjen Diklusepa, hakikat pendidikan berorientasi kecakapan hidup adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan yang memungkinkan peserta didik dapat hidup mandiri. Penyelenggaraan pendidikan kecakapanhidup didasarkan atas prinsip lima pilar pendidikan, yaitu: learning to know  (belajar untuk memperoleh pengetahuan), learning to learn (belajar untuk tahu cara belajar), learning to do (belajar untuk dapat berbuat/melakukan pekerjaan), learning to be (belajar agar dapat menjadi orang yang berguna sesuai dengan minat, bakat dan potensi diri), dan learning to live together(belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain).

Berdasarkan prinsip lima pilar pendidikan di atas, peserta didik program life skill diharapkan mampu belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diminatinya, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta membantu orang lain yang membutuhkannya.Oleh sebab itu, maka program life skill  ini sangat penting dalam upaya peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program ini diharapkan anak asuh di Yayasan Al Jam’iyatul Washliyah Binjai dapat meningkatkan keterampilannya agar kemudian setelah ia dewasa ia dapat memiliki suatu keterampilan untuk dapat bertahan hidup.

Pandangan Ekonomi-Politik Komunisme

a.  Kritik Kapitalisme
Kritik  kapitalisme  ini  digunakan  untuk  membuktikan  bagaimana  cara  kerja kapitalisme dalam menindas kaum buruh untuk mendapatkan keuntungan pribadinya, dan  selain  itu  juga  memprediksi  secara  ilmiah  bagaimana  kapitalisme  pasti  akan tumbang.
1)  Teori nilai lebih
Bagaimana kapitalisme menghisap kaum buruh, maka teori nilai lebih yang akan menjelaskan. Dalam  teori nilai komoditi atau nilai pekerjaan disebutkan bahwa nilai barang  yang  diproduksi  setara  dengan  nilai  jumlah  pekerjaan  yang  dimasukkan  ke dalam produksinya.
 
Jumlah pekerjaan  itu  tidak  lain dihasilkan oleh  tenaga kerja, maka  tenaga kerja ini  pun  memiliki  nilai  tersendiri.  Dalam  teori  nilai  kerja  disebutkan  bahwa  nilai tenaga  kerja  memiliki  kesamaan  dengan  nilai  setiap  komoditi,  yakni  diukur  dari jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk menciptakannya. Sehingga nilai tenaga kerja adalah setara dengan nilai seluruh komoditi yang diperlukan oleh buruh agar ia hidup, agar  dapat  memulihkan  tenaga,  memperbarui  atau  menggantinya  ketika  ia  tidak mampu lagi bekerja. Itu kemudian setara dengan jumlah nilai makan-minum, pakaian, rumah, dan semua kebutuhan si buruh dan keluarganya. Buruh akan dibayar secara equivalen jika sesuai dengan apa yang diberikan oleh buruh.

Namun  sayangnya  kapitalisme memanfaat  itu  untuk menghasilkan  laba,  kaum kapitalisme  memanfaatkan  apa  yang  disebut  nilai  lebih.  Jadi  misal  buruh  diminta produksi 4 buah produk yang  senilai 100.000 pada nilai pekerjaannya dalam 8  jam. Namun nyatanya buruh dalam  jam itu buruh telah menciptakan 6 bauh produk, maka tetap  buruh  digaji  setara  4  buah  produk  tadi.  Dari  situlah  kapitalisme memainkan diferensiasi antara nilai yang diproduksi  selama satu hari oleh pekerja dengan biaya pemulihan tenaga kerjanya. Inilah logika singkat bagaimana kapitalisme menghisap darah dan keringat kaum proletar.

2)  Krisis kapitalisme
Kaum  kapitalisme  hidup  dan  berkembang  dengan menghisap  hasil  kerja  kaum buruh.  Jika  kapitalnya  besar  maka  kemampuan  hisapnya  besar,  dan  besar  pula kekuatan  bersaing  menghauncurkan  lawan,  sehingga  ia  memonopoli  kehidupan ekonomi, sosial dan politknya.

Namun apa yang  terjadi  setelah  itu adalah  terjadi kehancuran kaum kapitalisme yang lebih kecil, dan bergabung dalam kelas buruh. Buruh semakin banyak, lapangan kerja  sempit, makin kecil mereka akan mendapatkan penghasilan. Dengan demikian terjadilah  pelemahan  daya  beli.  Akhirnya  terjadilah  kelebihan  produksi  kaum kapitalis yang  selanjutnya disusul dengan krisis ekonomi. Kehancuran kapitalisme pun tidak terelakkan.

Karl  Marx  kemudian  melanjutkan  bahwa  sentralisasi  alat-alat  produksi  dan pensosialan  pekerjaan mencapai  titik  di mana mereka  tidak  dapat  didamaikan  lagi dengan  selubung  kapitalis.  Mereka  meledak,  tibalah  saat  kehancuran  hak  milik pribadi.  Para  perampas  akan  dirampas. Maka  dari  sinilah  masyarakat  sosialisme mengambil  alih  dan  terus  berkembang  menjadi  masyarakat  komunal  modern  atau Komunisme.

Politik Ekonomi

b.   Cita-cita ekonomi-politik
Dialektika  historis  diramalkan  oleh  Karl  Marx  menggambarkan  bahwa masyarakat  kapitalisme  akan  mengalami  kontradiksi  internalnya  sehingga  memicu terjadinya  revolusi  sosial  menuju  masyarakat  sosialisme-Komunisme.  Jika  pada masyarakat  fase-fase  sebelumnya hingga kapitalsme kontradiksi  selalu  terjadi  sebab hubungan-hubungan  produktif  yang  berpusat  untuk  kepentingan  beberapa  orang, maka  masyarakat  sosialisme-Komunisme  akan  mengakhiri  kontradiksi  internal dengan  membangun  sistem  hubungan-hubungan  produksi  yang  baru.  Karl  Marx menyebutkan hanya kepemilikan alat-alat produksi oleh masyarakat bersamalah yang dapat  menciptakan  sistem  baru  dalam  hubungan-hubungan  produktif  berdasarkan produksi  untuk  penggunaan  bersama,  bukan  untuk  keuntungan  perseorangan sebagaimana sistem kemasyarakatan sebelumnya.

Untuk mencapai  cita-cita  tersebut Karl Marx menyebutkan  ada dua  fase  akhir dari peradaban sistem sosial yang menggantikan kapitalisme. Pertama, yakni setelah revolusi  masyarakat  akan  masuk  pada  fase  sosialisme  atau  masa  kediktatoran proletariat,  dan Kedua  adalah  fase  penyempurnaan  yang  disebut masa Komunisme penuh.

Fase sosialisme atau kediktatoran proletariat ini ditandai oleh proletarisasi kaum borjuis. Golongan  borjuis  ini  akan  diberikan  pekerjaan  yang  sejalan  dengan waktu juga akan diubah cara pandang mereka sehingga menjadi anggota proletar yng baik. Lebih lanjut kediktatoran proletariat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1)  Negara berada di tagan kaum proletar
2)  Ekonomi dikelola oleh negara
3)  Tumbunya  kesadaran  sosialis-orang  bekerja  dengan  sedikit rangsangan insentif
4)  Meningkatkan persamaan
5)  Meningkatkan produktifitas produksi
6)  Pembagian hasil sesuai dengan yang dilakukan pekerja
7)  Hilangnya kelas-kelas secara bertahap
8)  Ekonomi yang tumbuh kuat.

Inilah sifat-sifat dari negara sosialisme yang dipandang sebagai jembatan menuju fase selanjutnya, yakni masyarakat Komunisme penuh.

Adapun  masyarakat  Komunisme  penuh  yang  dianggap  cita-cita  akhir  dari perjuangan kaum proletar adalah sebagai berikut:
1)  Distribusi pendapatan sesuai dengan kebutuhan, tidak lagi sesuai dengan kerja buruh
2)  Setiap  orang  melakukan  pekerjaan  fisik  sebanyak  pekerjaan intelektual
3)  Kesadaran sosialis yang tinggi, orang bekerja tanpa insentif
4)  Tidak ada uang
5)  Tidak mengenal kelas-kelas sosial
6)  Meluaskan persamaan, tetapi bukan persamaan mutlak
7)  Perbedaan  antara  kedudukan  menghilang,  sehingga  tidak  ada perbedaan sosial antara kota dan pedesaan
8)  Negara bertambah buruk
9)  Produktivitas  sangat  tinggi,  sehingga  hasil  yang  ada  cukup memenuhi kebutuhan
10) Ekonomi komando
11) Ekonomi  dikelola  dengan  ikatan  produsen  yang  sama  dan bersifat bebas
 12) Sistem yang pertama kali ditunjukkan oleh Stalin adalah meliputi seluruh dunia.

Disebukan  bahwa  negara  memburuk,  dalam  arti  negara  dalam  bentuk konvensional yang dikenal di negara-negara kapitalisme akan lenyap seiring dengan hilangnya kelas-kelas sosial. Negara akan digantikan oleh “administration of things” yang artinya  sistem ekonomi masyarakat akan diorganisir oleh suatu komite “ikatan produsen yang sama dan bebas”. Komite ini dibentuk dengan pemilihan, dan bertugas untuk mengumpulkan data  tentang kapasitas produksi daerah dan kebutuhan publik. Komite  ini  menetapkan  prioritas  dan  tujuan  bagi  berbagai  sektor  baik  pertanian maupun industri. Komite ini yang akan menetapkan apa saja yang diproduksi, berapa jumlahnya  dan  bagaimana  hasil  produksi  ini  akan  dibagi.  Ini  dapat  berjalan  sebab mengasumsikan keberlimpahan produksi.

3.  Revolusi Kelas Kaum Proletar
Sistem  masyarakat  kapitalisme  akan  menyebabkan  kontradiksi-kontradiksi  di dalamnya  yang  pada  puncaknya  melahirkan  perjuangan  revolusi  kelas  proletar terhadap kaum borjuis. Akan ada dua jenis revolusi yang akan terjadi, revolusi politik dan kemudian disusul  revolusi  sosial. Revolusi politik berupa upaya untuk merebut kekuasaan  oleh  kaum  proletar.  Setelah  itu  kemudian  revolusi  sosial  yang  berupa perubahan-perubahan hubungan hak milik dalam masyarakat, yang kemudian diikuti perubahan-perubahan  suprastruktur  mengikuti  perubahan-perubahan  yang dimaksud.

Dalam  Communist Manifesto  disebutkan  bahwa  revolusi  akan  berjalan  dengan keras. Hal  ini  terjadi  sebab  kekuatan  produksi melampaui  lembaga  sosial,  ekonomi dan politik, pemilik alat-alat produksi tidak akan rela membiarkan sejarah berjalan ke arah  yang  tidak  diinginkannya.  Kelas  borjuis  sangat  percaya  bahwa  sistem  yang berlaku  itu  merupakan  yang  paling  efisien,  paling  adil  dan  secara  filosofis  sesuai dengan hukum alam dan tuhan.

Pengikut  Karl  Marx  terutama  Lenin  kemudian  mengembangkan  taktik  dalam revolusi  tersebut. Lenin menyumbangkan  ide  tentang  kebutuhan  partai  revolusioner yang  profesional.  Kebutuhan  ini  didasarkan  bahwa  kaum  proletar  tidak  mampu mengendalikan  peranannya  sebagai  golongan  revolusioner.  Mereka  sebagai individual  tidak  sanggup  mengenali  peran  sejarah  mereka  sebab  telah  disibukkan urusan mempertahankan  hidup. Oleh  karenanya  harus  ada  partai  yang  disusun  oleh orang-orang  yang  memiliki  kesadaran  revolusioner.  Kemudian  partai  harus menunjukkan  jalan  dan  memimpin  kaum  proletar  menuju  tujuannya.  Partai  akan membangkitkan kesadaran tersebut, menyatukan para buruh dan menggabungkannya menjadi kekuatan perubahan yang besar.

                                             

Pengertian Pola Asuh Otoriter

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang  tetap. Sedangkan kata asuh dapat berarti menjaga  (merawat dan mendidik) anak  kecil,  membimbing  (membantu;  melatih  dan  sebagainya),  dan  memimpin (mengepalai  dan  menyelenggarakan)  satu  badan  atau  lembaga.  Lebih  jelasnya, kata  asuh  adalah mencakup  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan, perawatan,  dukungan,  dan  bantuan  sehingga  orang  tetap  berdiri  dan  menjalani hidupnya secara sehat. Menurut Baumrind terdapat empat gaya  pengasuhan  orang  tua  yaitu  pengasuhan  orang  tua  yang  bergaya  otoritatif, pengasuhan  orang  tua  yang  bergaya  melalaikan,  pengasuhan  orang  tua  yang memanjakan dan pengasuhan orang tua yang bergaya otoritarian (otoriter).

Santrock  menyatakan  bahwa  pola  asuh  otoriter  (authoritarian parenting) adalah gaya yang membatasi dan bersifat menghukum yang mendesak remaja untuk mengikuti petunjuk orang tua dan untuk menghormati pekerjaan dan usaha. Orang  tua yang bersifat otoriter membuat batasan dan kendali yang  tegas terhadap  remaja  dan  hanya  melakukan  sedikit  komunikasi  verbal.  Pola  asuh otoriter berkaitan dengan perilaku  sosial  remaja  yang  tidak  cakap. Remaja  yang dibesarkan  oleh  orang  tua  yang  otoritarian  sering  kali  cemas  terhadap perbandingan sosial, kurang memperlihatkan  inisiatif, dan memiliki keterampilan berkomunikasi  yang  buruk.  Pola  asuh  otoriter  mempunyai  karakteristik  anak  penakut, pendiam,  tertutup,  tidak berinisiatif, gemar menentang,  suka melanggar
norma, berkepribadian lemah, cemas, dan menarik diri.

Menurut Baumrind,  orang  tua  yang  otoritarian (authoritarian)  adalah  orang  tua  yang menghargai  kontrol  dan  kepatuhan  tanpa banyak tanya. Mereka berusaha membuat anak mematuhi set standar perilaku dan menghukum  mereka  secara  tegas  jika  melanggarnya. Mereka  lebih  mengambil jarak dan kurang hangat dibanding orang  tua yang  lain. Anak mereka cenderung menjadi  lebih  tidak  puas, menarik  diri,  dan  tidak  percaya  terhadap  orang  lain. Peneliti  telah  menemukan  bahwa  para  orang  tua  Afrika-Amerika  memiliki kecenderungan  lebih  tinggi  dibanding  para  orang  tua  Latin-kulit  putih  dalam menggunakan  hukuman  fisik.  Meskipun  demikian,  penggunaan  hukuman  fisik berkaitan  dengan  masalah  anak  yang  lebih  bersifat  eksternal  seperti  sangat bertingkah  dan  tingkat  agresinya  yang  tinggi  pada  keluarga-keluarga  kulit  putih nonlatin namun tidak pada keluarga-keluarga Afrika-Amerika.

Pola  asuh  yang  otoriter  akan  terjadi  komunikasi  atau  dimensi  satu  arah. Orang  tua  menentukan  aturan-aturan  dan  mengadakan  pembatasan-pembatasan terhadap perilaku anak yang boleh dan  tidak boleh dilaksanakannya. Anak harus tunduk  dan  patuh  terhadap  orang  tuanya,  anak  tidak  dapat mempunyai  pilihan lain.  Orang  tua  memerintah  dan  memaksa  tanpa  kompromi.  Anak  melakukan perintah  orang  tua  karena  takut,  bukan  karena  suatu  kesadaran  bahwa  apa  yang dikerjakan  itu akan bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Orang  tua memberikan tugas  dan  menentukan  berbagai  aturan  tanpa  memperhitungkan  keadaan  anak, keinginan anak, keadaan khusus yang melekat pada  individu anak yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lain. Perintah yang diberikan berorientasi pada  sikap  keras  orang  tua,  sikap  keras merupakan  suatu  keharusan  bagi  orang tua.  Sebab  tanpa  sikap  keras  ini  anak  tidak  akan  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya.

ilustrasi: Otoriter

Dalam  Desmita,  Baumrind  menyebutkan  bahwa  pengasuhan otoriter adalah suatu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Otang tua yang otoriter menetapkan batas-batas  yang  tegas  dan  tidak  member  peluang  yang  besar  bagi  anak-anak  untuk mengemukakan pendapat. Orang  tua otoriter  juga cenderung bersikap sewenang-wenang  dan  tidak  demokratis  dalam  membuat  keputusan,  memaksakan  peran-peran  atau  pandangan-pandangan  kepada  anak  atas  dasar  kemampuan  dan kekuasaan  sendiri,  serta  kurang  menghargai  pemikiran  dan  perasaan  mereka.

Anak dari orang  tua yang otoriter cenderung bersifat curiga pada orang  lain dan merasa  tidak  bahagia  dengan  dirinya  sendiri,  merasa  canggung  berhubungan dengan teman sebaya, canggung menyesuaikan diri pada awal masuk sekolah dan memiliki prestasi belajar yang rendah dibandingkan dengan anak-anak lain.

Pola  asuh  otoriter  dipilih  karena  orang  tua  dengan  gaya  pengasuhan  ini akan mengendalikan perilaku  remaja  tanpa memberi  remaja suatu peluang untuk mengemukakan pendapat, sehingga menghambat pencapaian  identitas. Orang  tua yang  terlalu menuntut  anaknya untuk  selalu mengikuti  segala kemauannya  akan membuat  anak  frustasi  sehingga  anak  bila  berada  di  luar  rumah  akan  bertindak seenaknya dan berperilaku agresi.

Biografi Ki Hajar Dewantara

Raden Mas Soewardi Soeryaningrat terlahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889, bertepatan dengan 1330 H dan wafat pada 26 April 1959 (berusia 70 tahun). Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Sejak saat itu ia tidak lagi
menggunakan gelar kebangsaannya di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya.

Dilihat dari leluhurnya, ia adalah putra dari Suryaningrat, putra Paku Alam III. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai dengan perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda), kemudian sempat melanjutkan ke Sekolah Guru (Kweek School), tetapi belum sempat menyelesaikannya, ia pindah ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputra), tapi tidak sampai tamat pula karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Koem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Pada masanya ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotok sehingga mampu membangkitkan semangat antiokolonial bagi pembacanya.

Pada tahun 1912, nama Ki Hajar Dewantara dapat dikategorikan sebagai tokoh muda yang mendapat perhatian Cokroaminoto untuk memperkuat barisan Syarikat Bandung Islam cabang Bandung. Oleh karena itu, ia bersama dengan Wignyadisastra dan Abdul Muis, yang masing-masing diangkat Ketua dan Wakil Ketua, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai sekretaris. Namun keterlibatannya dalam Syarikat Islam ini terhitung singkat, tidak genap satu tahun. Hal ini terjadi, karena bersama dengan Douwes Dekker (Danudirja Setyabudhi) dan Cipto Mangunkusumo, ia diasingkan ke Belanda (1913) atas dasar orientasi politik mereka yang cukup radikal. Kemudian alasan lain yakni Ki Hajar jauh lebih mengaktifkan dirinya pada program Indische Partij (Partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia) yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka.

Ki Hajar dewantara

Sebagai tokoh pergerakan politik dan tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlibat dalam konsep dan pemikiran melainkan juga aktif sebagai pelaku yang berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang melalui pendidikan yang diperjuangkannya melalui sistem Pendidikan Taman Siswa yang didirikan dan diasuhnya. Sebagai tokoh Nasional pula yang disegani dan dihormati baik oleh kawan maupun lawan, Ki Hajar Dewantara sangat kreatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen dan berani. Wawasan beliau sangat luas dan tidak berhenti berjuang untuk bangsanya hingga akhir hayat. Perjuangan beliau dilandasi dengan rasa ikhlas yang mendalam, disertai rasa pengabdian dan pengorbanan yang tinggi dalam mengantar bangsanya ke alam merdeka.

Karena pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai “Pahlawan Nasional”. Dan pada tanggal 16 Desember 1959, pemerintah menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei sebagai “Hari Pendidikan Nasional” berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor: 316 tahun 1959.

Selain mendapat pendidikan formal di lingkungan Istana Paku Alam tersebut, Ki Hajar Dewantara juga mendapat pendidikan formal antara lain:
1) ELS (Europeesche Legere School). Sekolah Dasar Belanda III.
2) Kweek School (Sekolah Guru) di Yogyakarta.
3) STOVIA (School Tot Opvoeding Van Indische Arsten) yaitu sekolah kedokteran yang berada di Jakarta. Pendidikan di STOVIA ini tak dapat diselesaikan karena Ki Hajar Dewantara sakit.
4) Europeesche Akte, Belanda 1914.

Selain itu, Ki Hajar Dewantara memiliki karir dalam dunia jurnalistik, politik dan juga sebagai pendidik, diantaranya:
1) wartawan di Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Koem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara.
2) Pendiri National Onderwijis Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa) pada 3 Juli 1922.
3) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama
4) Boedi Oetomo 1908.
5) Syarekat Islam cabang Bandung 1912
6) Pendiri Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia) 25 Desember 1912.

Berikut karya-karya Ki Hajar Dewantara yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, diantaranya:
1) Ki Hajar Dewantara, buku bagian pertama: tentang Pendidikan Buku ini khusus memberikan gagasan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan di antaranya tentang Pendidikan Nasional. Tri Pusat Pendidikan, Pendidikan Kanak-Kanak, Pendidikan Sistem Pondok, Adab
dan Etika, Pendidikan dan Kesusilaan.
2) Ki Hajar Dewantara, buku bagian kedua: tentang Kebudayaan. Dalam buku ini memuat tulisantulisan mengenai kebudayaan dan kesenian, diantaranya: Asosiasi Antara Barat dan Timur, Pembangunan Kebudayaan Nasional, Kebudayaan di Jaman Merdeka, Kebudayaan Nasional, Kebudayaan Sifat Pribadi Bangsa, Kesenian Daerah dalam Persatuan Indonesia, Islam dan Kebudayaan, Ajaran Pancasila, dll.
3) Ki Hajar Dewantara, buku bagian ketiga: tentang Politik dan Kemasyarakatan. Dalam buku ini memuat tentang politik antara tahun 1913-1922 yang menggeser dunia imperialis Belanda, dan tulisan-tulisan mengenai wanita, pemuda dan perjuangannya.
4) Ki Hajar Dewantara, buku bagian keempat: tentang Riwayat dan Perjuangan Hidup Penulis: Ki Hajar Dewantara. Dalam buku ini melukiskan kisah kehidupan dan perjuangan hidup perintis dan pahlawan kemerdekaan Ki Hajar Dewantara.
5) Tahun 1912 mendirikan Surat Kabar Harian “De Expres” (Bandung), Harian Sedya Tama (Yogyakarta), Midden Java (Yogyakarta), Kaum Muda (Bandung), Utusan Hindia (Surabaya, Cahaya Timur (Malang).
 6) Monumen Nasional “Taman Siswa” yang didirikan pada tanggal 13 Juli 1922.
7) Pada tahun 1913 mendirikan Komite Bumi Putra bersama Cipto Mangunkusumo, untuk memprotes rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 1912 secara besar-besaran di Indonesia.
8) Mendirikan IP tanggal 16 September 1912 bersama Dauwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo.
9) Tahun 1918 mendirikan Kantor Berita Indesische Persburean di Nederland.
10) Tahun 1944 diangkat menjadi anggota Naimo Bun Kyiok Yoku Sanyo (Kantor Urusan Pengajaran dan Pendidikan).
11) Pada tanggal 8 Maret 1955 ditetapkan pemerintah sebagai perintis Kemerdekaan Nasional Indonesia.
12) Pada tanggal 19 Desember 1956 mendapat gelar kehormatan Honoris Causa dalam ilmu kebudayaan dari Universitas Negeri Gajah mada.
13) Pada 20 Mei 1961 menerima tanda kehormatan Satya Lantjana kemerdekaan.


Berikut beberapa penghargaan yang pernah diterima oleh Ki Hajar Dewantara, antara lain:
1) Bapak Pendidikan Nasional, hari kelahirannya dijadikan hari Pendidikan Nasional.
2) Pahlawan Pergerakan Nasional (surat keputusan Presiden RI No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959).
3) Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1957.



Sumber:
1. Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 4 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, Cet I, 1989), h.330.
2. Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.128-130.
3. Ki Hariyadi, Ki Hadjar Dewantara sebagai Pendidik, Budayawan, Pemimpin Rakyat, dalam Buku Ki Hadjar Dewantara dalam Pandangan Para Cantrik dan Mentriknya, (Yogyakarta: MLTS, 1989), h.39.
4. Ki Hajar Dewantara, Karya Bagian I: Pendidikan, (Yogyakarta: MLPTS, cet. II, 1962), h.XIII.
5. Gunawan, Berjuang Tanpa Henti dan Tak Kenal Lelah dalam Buku Perjuangan 70 Tahun Taman Siswa, (Yogyakarta: MLPTS, 1992), h.302-303.
6. Bambang Dewantara, 100 Tahun Ki Hajar Dewantara, (Jakarta: Pustaka Kartini, cet. I, 1989), h.118.
7. Irna, H.N. Hadi Soewito, Soewardi Soeryaningrat dalam Pengasingan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.132.
8. Abd. Qadir Muslim, Konsep Pendidikan Akhlak (Studi Komparasi Pada Pemikiran Ibn Miskawaih dan Ki Hadjar Dewantara), Skripsi (Malang: Fakultas Tarbiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), h.132-133.

Hak Perempuan Dalam HAM

Perempuan adalah manusia. Kalimat sederhana ini sering diremehkan maknanya. Memang tidak ada yang menolak bahwa perempuan adalah manusia, tapi apakah pengakuan ini tercermin dalam kesamaan sikap laki-laki dan perempuan? Perempuan memiliki nasib tidak menguntungkan dibanding laki-laki.

Kalau laki-laki boleh menjadi presiden, mengapa ketika perempuan ingin menjadi presiden, semuanya ribut seperti riutnya kota yang dimasuki “dinosaurus”  atau terancam ledakan bom. Mengapa perempuan sering mendapat perlakuan  yang berbeda,?  Mengapa ia sering tidak bebas menentukan nasib seksualitasnya sendiri?,  misalnya memilih pasangan, menolak atau menerima hubungan seks dalam rumah tangga,  Pertanyaan pertanyaan ini menggugat kembali pengakuan setengah hati itu.

Tuhan menciptakan perempuan dan  laki-laki  dalam posisi setara. Dalam Islam banyak ditemukan ayat ayat yang menegaskan gagasan ini salah satunya adalah:  Misalnya penegasan ayat bahwa  sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa. Oleh karena itu,  hak-hak  perempuan adalah  hak-hak  fundamental manusia yang merupakan karunia Tuhan dan perlindungan terhadapnya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan.

hak asasi

Pada konferensi hak asasi manusia di Wina pada tahun 1993, pemerintah pemerintah dunia dalam konferensi itu menegaskan kembali bahwa HAM adalah  hak-hak  yang dibawa sejak lahir dan melekat dalam diri manusia (birth right) dan bahwa perlindungan terhadap ham adalah tanggung jawab terhadap pemerintah sepenuhnya

Konferensi  dunia tahun 1993 itu  juga mengakui secara khusus hak-hak perempuan dan kewajiban Negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak itu, termasuk hak beban dari kekerasan.  Kebanyakan sistem dan mekanisme nasional, regional dan internasional untuk penegakan ham dikembangkan dan diimplementasikan secara mendasar dengan model laki-laki, sehingga tidak memadai untuk mengakomodasi pengalaman dan lingkungan perempuan. Kendati demikian skenario ini sedang berubah. Advokat hak-hak perempuan dari waktu kewaktu semakin menggunakan ham untuk menyerang ketidak adilan yang terjadi dalam kehiduapan perempuan.

Konsep  HAM  dan undang undang ham bersifat dinamik. Walaupun serangkaian  hak-hak  fundamental telah diakui secara hukum. Dinamisme seperti inilah yang membuat ham sebagai  alat yang sangat kuat untuk meningkatkan keadilan sosial dan harkat martabat manusia. Ham oleh karena itu membutuhkan makna dan dimensi baru dengan poin poin berbeda seiring dengan kelompok kelompok tertindas menuntut pengakuan atas  hak-haknya dan kondisi  kondisi bau yang memfasilitasi kebutuhan  kebutuhan perlindungan baru.

Efektifitas Belanja Daerah

Setiap daerah perlu melakukan perkiraan dan proyeksi kebutuhan alokasi belanja daerah dalam jangka menengah untuk mencapai Visi-Misinya. Perkiraan ini penting untuk menentukan langkah strategis penyediaan anggaran sekaligus kemungkinan alokasinya setiap tahun. Dalam penyusunan anggaran setiap tahun, daerah harus mampu menyusun anggarannya dengan prinsip-prinsip anggaran kinerja (budget performance), yaitu alokasi anggaran yang dikaitkan dengan hasil yang ingin dicapai. Untuk itu dalam proses penganggaran, pemerintah daerah dituntut untuk menyertakan informasi tentang sasaran, tujuan, prioritas pada tahun fiskal tertentu. Dengan demikian anggaran kinerja disusun dengan menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang diinginkan.

Secara umum Bidang-bidang Pembangunan dituangkan dalam 21 bidang yaitu adminitrasi umum pemerintahan, pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan, olahraga, kepariwisataan, dan pertanahan.

Bertumbuh

Anggaran kinerja diarahkan pada pemilihan program atau kegiatan yang terukur dan menyertakan kegiatan yang menjadi skala prioritas, kebutuhan atau tugas pokok dan fungsi dari lembaga pemerintah. Pada langkah-langkah pemilihan program/kegiatan serta penganggaran tersebut dicantumkan Visi-Misi daerah sampai dengan tujuan kegiatan sehingga tersusun anggaran. Untuk mengerucutkan kegiatan agar mendukung Visi-Misi secara efektif dan efisien, daerah memerlukan langkah yang lebih operasional, yaitu secara keseluruhan dan integratif menyusun prioritas dan memilih program/kegiatan, serta menetapkan anggarannya.
Berdasarkan masalah daerah dan perkembangan indikator utama pembangunan, maka proporsi belanja langsung untuk kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, dan pembangunan ekonomi dan untuk infrastruktur maupun suprastruktur (pranata) perlu direalokasikan kembali. Perlu diidentifikasi bidang-bidang yang relatif cepat memberikan daya akselerasi.

Angka perkiraan proporsi biaya ditingkat pemilihan kegiatan dikemudian hari harus dipahami secara jelas, artinya belanja untuk pembangunan pendidikan tidak berarti khusus dilakukan oleh sektor pendidikan saja, namun dapat dilakukan oleh sektor lain selama kegiatan tersebut saling terkait (integratif) dan saling mendukung. Misalnya pembangunan infrastruktur, pola pemilihan kegiatannya terutama harus memandang titik masuk (entry point) dari masalah ekonomi, pendidikan dan/atau kesehatan. Demikian juga dengan belanja untuk pembangunan suprastruktur (pranata).

Memahami Hegemoni Ekonomi dan Budaya “Santet”

Konsep Hegemoni dalam Masyarakat 
Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut ‘eugemonia,’ sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (polis  atau  citystates) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto, 1993;73).

Kepustakaan Marxis menunjukkan, bahwa konsep hegemoni secara historis pertama kali diproduksi di Rusia pada tahun 1880 oleh seorang marxis Rusia, Plekanov (Bockock, 1986;24). Konsep ini dibangunnya
sebagai bagian dari strategi guna menjatuhkan pemerintahan Tsar. Hegemoni dalam definisi ini mengacu kepada pengertian kepemimpinan hegemonic proletariat serta perwakilan-perwakilan politik mereka serta aliansi-aliansi dengan kelompok lain seperti kaum borjuis kritis, petani dan intelektual, yang berkeinginan sama untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar.

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelassosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.

Ekonomi dalam Perspektif Ahli 
Kata ekonomi sendiri berasal dari  kata Yunani (oikos) yang berarti keluarga, rumah tangga dan (nomos) yang artinya peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau menejemen rumah tangga.
a. Definisi Ekonomi
1) Menurut Mel Vilye J. Ulmer
Ilmu Ekonomi, adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi.
2) Menurut Albert L. Meyers
Ilmu Ekonomi, adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuas kebutuhan manusia.
3) Menurut Lionel Robbins
Ekonomi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan yang langka.
4) Menurut Frank Knifht
Ilmu ekonomi, adalah studi mengenai cara bertindak ekonomis.

Dalam referensi lain disebutkan tentang pengertian ekonomi, yaitu:
1) Ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari seputar tingkah laku
manusia dalam kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai dan sumber daya langka.
2) Ilmu yang menerangkan cara bagaimana manusia mengadakan pilihan-pilihan terhadap sumber-sumber produksi langka.
3) Studi tentang cara bagaimana manusia mengorganisir kegiatan produksi dan konsumsi.
4) Studi tentang kemakmuran.


b. Definisi Ekonomi dalam Islam
Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat).
Definisi ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut :
1) S.M. Hasanuzzaman
Ilmu ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan  ajaran dari syari’ah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya.
2) M.A. Mannan
Adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai ajaran Islam.
3) Khursid Ahmad
Ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dari sudut pandang Islam.
4) M. Akram Khan
Ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.

c. Masyarakat dengan Ekonomi
Ekonomi menjadi sesuatu yang urgen dalam kehidupan manusia. Fungsi ekonomi sebagai alat tukar untuk memperolah kebutuhan pokok manusia seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Bahkan
dalam kehidupan bermasyarakat peran ekonomi semakin penting demi kelangsungan kehidupan yang lebih baik. Seperti bentuk kerjasama di masyarakat untuk mencari keuntungan.

Ekonomi berkaitan erat dengan berbagai aspek hidup dalam bermasyarakat. Seperti ekonomi dalam pendidikan, ekonomi dalam kebudayaan, ekonomi dalam politik dan lain sebagainya.

Ekonomi dalam pendidikan memiliki peranan penting sebagai upaya berjalannya suatu proses pendidikan. Seperti pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta biaya operasionalnya.

Sama halnya dengan ekonomi dalam kebudayaan. Ketika menjalankan suatu budaya atau tradisi tidak akan luput dari suatu kebutuhan yang berujung kepada ekonomi. Seperti pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam proses berjalannya suatu tradisi. Dalam hal ini pelaksanaan tradisi santet sangat berkelindan dengan ekonomi

Dengan demikian, mengingat betapa besar peran ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, maka lahirlah sebuah lembaga ekonomi sebagai jembatan mencapai kemaslahatan masyarakat. Pada dasarnya
lembaga ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup manusia.

3.  Selayang Pandang Budaya
a. Memahami Budaya
Menurut ilmu Antropologi, “kebudayaan” adalah : keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Kata “kebudayaan” dan  “culture.” Kata “kebudayaan” berasal dari kata sanskerta  buddhayah,  yaitu bentuk jamak dari  buddhi  yang berarti “budi” atau ”akal”. Dengan demikian ke-budaya-an dapat
diartikan : “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Ada sarjana lain yang mengupas mengenai  budaya  sebagai suatu perkembangan darimajemuk budi-daya, yang berarti “daya dari budi”. Karena itu mereka
membedakan “budaya” dari “kebudayaan”. Demikianlah “budaya” adalah “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa itu. Dalam istilah
“antropologi-budaya” perbedaan itu ditiadakan. Kata “budaya” di sini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari “kebudayaan” dengan arti yang sama.

Arti budaya, kultur atau kebudayaan adalah cara atau sikap hidup dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya sudah tercakup pula segala
hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik materiil maupun yang psikologis, ideal dan spiritual. Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari
oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan
dan bertindak.

Berikut ini definisi-definisi kebudayaan yang dikemukakan beberapa ahli:
1)  Edward B. Taylor
Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.
2)  M. Jacobs dan B.J. Stern
Kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda, yang kesemuanya merupakan warisan sosial.
3)  Koentjaraningrat
Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Lebih lanjut, kebudayaan sebagai ejawantah dari ide, aktifitas dan hasil karya, maka secara terperinci ada tiga wujud kebudayaan, yaitu:
a) Kebudayaan sebagai manifestasi dari ide, gagasan, norma dan nilai.
Dalam bahasa sederhana, kebudayaan ide atau gagasan disebut dengan adat atau adat-istiadat. Kebudayaan ini bersifat abstrak, tidak bisa dilihat, hanya ada dalam pikiran manusia.

Para ahli sering membahasakannya dengan sistem budaya atau  cultural system.  Karena gagasan yang satu dengan yang lain selalu berkelindan menjadi suatu sistem budaya.

Membincang seputar adat-istiadat, maka dapat terbagi pada dua varian, yaitu:
(1) Sistem nilai budaya, pandangan hidup dan ideologi.
Sistem nilai budaya merupakan tingkatan tertinggi dari adat istiadat dan paling abstrak. Hal ini karena nilai budaya terdiri dari konsep-konsep tentang segala sesuatu yang dinilai berharga oleh masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dan pandangan hidup masyarakat.

Demikian pula dengan  ideologi, ideologi dijadikan sebagai suatu sistem pedoman hidup yang ingin dicapai oleh masyarakat, namun bedanya, nilai budaya bersifat umum sedangkan ideologi bersifat khusus, seperti ideologi Pancasila dan lain-lain.

(2) Norma dan hukum.
Norma terdiri atas aturan-aturan untuk bertindak, bertingkah laku dan berinteraksi dalam mayarakat. Aturan tersebut lebih bersifat khusus, perumusannya pada umumnya lebih terperinci, jelas, tegas dan tidak meragukan. Demikian pulahukum, hukum bagian dari adat yang memiliki akibat yang panjang.

b) Kebudayaan bisa dilihat dalam bentuk aktifitas yang berpola dari manusia dalam masyarakat.
Dikenal juga dengan istilah sistem sosial atau  social system. Mengingat sistem ini terdiri dari berbagai aktifitas manusia yang berhubungan, berinteraksi dan selalu berhubungan dengan manusia lain dalam perjalanan waktu.

Berbeda dengan sistem budaya, sistem sosial dalam masyarakat bersifat konkret, bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena sistem sosial berupa tindakan atau aktifitas manusia, bukan merupakan gagasan atau ide.

c)  Juga bisa terwujud dalam benda-benda hasil karya manusia. Kebudayaan ini lebih konkret dari sistem sosial, atau dengan bahasa lain bisa disebut dengan kebudayaan fisik. Sebagai contoh, pabrik baja: ada benda-benda yang amat kompleks dan canggih, seperti komputer berkapasitas tinggi, kapal tangki minyak, candi dan batik yang semuanya berupa hasil karya dari kreatifitas manusia.

Realitasnya, meski ketiga wujud kebudayaan di atas dapat terurai sendiri-sendiri, dalam kehidupan masyarakat tentu tidak terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan dan adat-istiadatmengatur dan memberi arah kepada manusia. Baik pikiran dan ide maupun tindakan dan hasil karya manusia, dapat
menghasilkan kebudayaan yang bersifat fisik. Dan demikian juga sebaliknya, hasil karya manusia dapat membentuk suatu iklim kehidupan tertentu dalam masyarakat.

Selanjutnya, sebagai bahan pengayaan pengetahuan, ada tujuh unsur kebudayaan di dunia ini, ke tujuh varian tersebut adalah:
a) Bahasa
b) Sistem pengetahuan
c) Organisasi sosial
d) Sistem peralatan hidup dan teknologi
e) Sistem mata pencaharian hidup
f)  Sistem religi
g) Kesenian

Tiap unsur-unsur kebudayaan  di atas sudah barang tentu menjelma menjadi kebudayaan sistem sosial, sistem budaya dan kebudayaan fisik.

Dengan demikian, sistem ekonomi misalnya mempunyai wujud sebagai konsep, rencana, kebijaksanaan, adat-istiadat yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi mempunyai juga wujudnya yang berupa tindakan dan interaksi berpola antaraprodusen, tengkulak, pedagang, ahli transportasi, pengecer
dengan konsumen, dan selain itu dalam sistem ekonomi terdapat juga unsur-unsur yang berupa peralatan, komoditi dan benda ekonomi.



Demikian juga sistem religi, misalnya mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan, dan gagasan tentang Tuhan, Dewa, Roh Halus, neraka, surga dan sebagainya, tetapi mempunyai juga wujud berupa upacara, baik yang bersifat musiman maupun yang temporal, dan selain itu setiap sistem religi juga mempunyai wujud sebagai benda-benda suci dan benda-benda religius.

b. Faktor Lahirnya Budaya.
Budaya atau kebudayaan merupakan hasil dari segenap usaha manusia dengan berbekal budi yang termanifestasikan ke dalam sumber jiwa, cipta, rasa dan karsa. Kultur berasal dari bahasa latin colere, memiliki arti mengolah tanah, menggarap sesuatu. Alam digarap menjadi berbagai alat kerja manusia; ini budaya yang bertujuan manfaat.

Disamping itu, alam juga dapat ditelaah melalui akal dan budi dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan. Selain dua tujuan ini, alam juga bisa diusahakan untuk keindahan dan permainan, juga demi nilai-nilai realitas yang dikandung olehnya.

Mengapa manusia terdorong untuk berbudaya, dijelaskannya demikian: manusia yang berakal sadar bahwa ia sebenarnya telah terlempar ke luar alam, sehingga ia menderita. Karena itulah ia mencari keamanan, dengan sarana teknik ia mendirikan bangunan, jembatan, kendaraan dan sebagainya.
Disamping keamanan itu ada pula faktor etika dan estetika. Yang masuk etika yakni pembentukan kepribadian melalui budayanya; misalnya karena memiliki kesadaran etis maka manusia meningkatkan hidup perkawinan yang biologis ke taraf pernikahan; entah bentuknya monogami entah poligami
semuanya itu pasti mempunyai landasan kemanusiaan. Dengan demikian hidup tak dihayati berupa nafsu-nafsu yang kasar belaka tetap dibungkusnya dalam kesusilaan untuk dinikmatinya.

Aspek estetika dari budaya sudah terdapat pada masyarakat primitif. Gua-gua manusia purba juga dihiasi dengan lukisan dinding tentang hewan perburuan. Mereka sudah memainkan pula tarian-tarian dengan musiknya, yang mula-mula selalu bertalian dengan upacara kepercayaan. Hingga sekarang seni merupakan aspek budaya yang paling menonjol. Selain manusia menikmati keindahan dengan berbagai cara, ia pun menikmati humor. Sehubungan ini tertawa mengandung keindahan pula. Semakin tinggi taraf budaya manusia semakin meningkat pula taraf humornya. Disamping itu permainan juga aspek budaya yang penting. Bahkan filsuf Huizingan melihat manusia  homo ludens yaitu manusia yang bermain, karena permainan pun merupakan pembentukan budaya.

c. Manusia, Makhluk Berbudaya
Akal dan budi sebagai pembeda sekaligus titik tentu lahirnya kebudayaan manusia. Hal itu karena dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia tersebut, akal dan budi atau pikiran dan perasaan, acapkali memantik tuntutan-tuntutan hidup manusia, dan mungkin tidak bisa dijumpai dari makhluk lain.

Lumrahnya, pelbagai tuntutan dalam kehidupan manusia hanya bercabang pada desakan jasmani dan rohani. Bila diteliti jenis maupun ragamnya sangat banyak, namun yang pasti semua itu hanya ingin
mencapai kebahagiaan.

Pada sisi lain, budi dan akal dapat menciptakan karya-karya agung yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, dikenang sepanjang berguna. Cipta, karsa dan rasa pada diri manusia sebagai hasil akal
budi, akan terus melaju tanpa henti, dan berusaha menemukan kreasi-kreasi baru untuk memenuhi hajat hidup, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Kemudian dari proses ini lahirlah apa yang disebut kebudayaan. Oleh karena itu, pada hakikatnya, kebudayaan sebagai hasil dari olahan akal budi manusia.

Dari batasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya dikarenakan senantiasa mendayagunakan akal dan budi untuk menciptakan kebahagiaan.

d. Relasi Manusia, Budaya dan Alam.
Sejatinya, budaya yang diciptakan oleh manusia berpotensi menimbulkan ketegangan-ketegangan tertentu dalam kehidupan masyarakat. namun demikian, gesekan tersebut berimplikasi baik
untuk kemajuan peradaban. Manusia dalam menyikapi kerisauan budaya tentu berbeda dengan makhluk lainnya, hewan dan lain-lain. Sekedar contoh, jika hewan menghadapi sungai, ia ragu-ragu untuk menyeberangi, bahkan kesana-kemari mencari tempat yang paling mudah untuk diseberangi. Manusia awalnya juga demikian namun pada akhirnya membuat jembatan untuk bisa melintas dari sungai.

Sebagaimana pendapat Ortega Y. Gasset, hewan hidup bukan karena dirinya sendiri, melainkan dari yang lain yang ada diluar dirinya. Berbeda dengan manusia, manusia berbudaya yang mengenal
dirinya, berunding dengan dirinya sehingga tidak tergantung mutlak dari sekelilingnya, artinya manusia menguasai dunia dan sekitarnya.

Budaya terdapat pada suatu makhluk apabila sanggup mengambil jarak dengan alam. Ernst Cassirer pernah berpendapat,manusia merupakan animal symbolicam, makhluk yang penuh dengan lambang, bagi manusia realitas lebih dari sekedar tumpukan fakta.

e. Posisi Budaya dalam Masyarakat.
Budaya dalam masyarakat memberikan bimbingan pola-pola perilaku sosial seharusnya, serta menjadi pengarah dalam bertindak tertentu bagi anggota masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan tentu tidak jauh berbeda dan bahkan sama dengan pola yang telah diarahkan oleh kelompok kebudayaan dalam masyarakat. Ambil contoh, dalam kehidupan dunia militer diterapkan pola hidup disiplin dan perilaku tertentu yang tidak ada di Universitas atau akademi lainnya. Aturan ini disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian  rules  inilah yang membentuk perilaku yang diharapkan.

Tak jarang apabila bentukan perilaku tersebut diterapkan juga dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian aturan yang semula untuk level individu, tidak menutup kemungkinan menjadi pola hidup
saat berada pada kehidupan struktur sosial yang berbeda.
 
4.  Eksistensi Santet di Masyarakat Randu Alas.
Santet dalam pengertian ini adalah sebagai istilah dari undangan dalam bentuk rantang. Rantang tersebut berisi nasi, lauk pauk, jenang dan jajanan lain. Dengan demikian santet dalam hal ini hanya sebagai istilah dari undangan rantang. Oleh karenanya, santet   tidak diartikan tindakan
mistis yang ditujukan kepada orang yang dianggap musuh atau pada orang yang tidak disukai.

ilustrasi: Santet

Masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi budaya, bagaimanapun konsekuensi dari budaya ini, dalam tahap tertentu relatif menguntungkan. Tidak jarang dari mereka bisa kaya akibat budaya santet.

Disisi lain, santet sebagai simbol dan karakter warga masyarakat Randu Alas, dengan santet setiap kali mengadakan hajat bisa diketahui orang banyak. Dengan demikian, budaya ini berpotensi untuk menjadi
sumber ekonomi dan ajang silaturrahim.

Diakui atau tidak, proses santet yang diakhiri dengan jagong menjadi media untuk menabung, karena setiap orang yang jagong sudah pasti dicatat dan diarsip. Makanya setiap selesai acara selalu ada buku
catatan nama orang-orang jagong.

Bagi kalangan pemerintahan setempat, santet dijadikan media untuk mempertegas stratifikasi sosial. Dimana dalam hal ini ada perbedaan santet (isi rantang, baca) antara penduduk biasa dengan kepala
desa dan sekretaris desa, jika pada kedua orang tersebut selalu ada jenang dan lauk ayam, tidak demikian bagi warga kalangan bawah.

Pengertian Pers Mahasiswa

PengertianPers Mahasiswa - Sebelum dikemukakan pengertian pers mahasiswa, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian pers secara umum. Perssecara bahasa berasal dari bahasa belanda Pers, dalam bahasa Inggris Press, dalam bahasa perancis Presse, yang berarti: 1) alat khusus mencetak, 2) kegiatan atau proses pencetakan, 3) setiap media termasuk surat kabar, buletin, majalah, pamflet, dan sebagainya. Tetapi sekarang kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik wartawan media elektronoik, maupun wartawan media cetak. Dalam Ensiklopedia Pers Indonesia, pers merupakan sebutan bagi penerbit atau perusahaan,kalangan yang berkaitan dengan media massa, atau wartawan. Sebutan ini bermula dari cara bekerjanya media cetak yang awalnya menekankan huruf-huruf di atas kertas yang akan dicetak.

Dengan demikian maka segala bidang yang dikerjakan dengan mesin cetak disebut pers. Dalam perkembangannya istilah ini diberi pengertian dengan penerbitan pers. Bahkan belakangan pengertiannya meliputi dua hal antara lain pers dalam arti sempit, yakni produk-produk penerbitan yang meliputi media cetak, yang merupakan manifestasi dari freedom of the press. Dan pers dalam arti luas yakni meliputi semua barang cetakan yang ditujukan untuk umum sebagai pengganti istilah printed mass media, tapi juga lazim digunakan untuk menyebut orang atau kegitan yang berhubungan dengan media massa elektronik. Yang mana merupakan manifestasi dari freedom of speech, keduanya merupakan cakupan pengertian freedom of expression.

Di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1967 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982, serta perubahan yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, pers dijelaskan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan pers mahasiswa merupakan salah satu bagian dari jenis pers.

Berita

Dalam sejarah pers mahasiswa, definisi tentang pers mahasiswa banyak mengalami pergantian, akan tetapi pada intinya definisi adalah sebuah pengertian yang dimaknai oleh subyek tertentu, dan harus mempertimbangkan hal-hal yang pokok yang terkait sebagai pijakan sehingga makna substansial dari definisi tersebut tidak akan lenyap.

Dalam Lokakarya Pola Pendidikan dan Pengembangan Pers Mahasiswa yang diselenggarakan di Malang pada awal tahun 1977 memberikan batasan, yang disebut pers mahasiswa adalah pers yang dikelola oleh mahasiswa dan mengembangkan idealisme kemahasiswaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pers kampusadalah pers yang diterbitkan di universitas atau perguruan tinggi, yang dikelola oleh civitas akademika.

Dengan pengertian tersebut, maka bisa saja pers kampus tidak diasuh oleh mahasiswa. Akan tetapi pers mahasiswa menuntut mahasiswanya sendiri sebagai pengelolanya. Namun, sejak tahun 1989 ada catatan penting bagi pers kampus dalam menapaki tangga kesejarahan. Satu kebijaksanaan pemerintah  berupa surat edaran Dirjen Dikti No. 849/D/T/89, merubah pemakaian istilah pers kampus mahasiswa menjadi penerbitan kampus mahasiswa. M. Enoch Markum, Dirjen Dikti Depdikbud (waktu itu), pada temu aktifis penerbitan kampus mahasiswa se-Indonesia di UMS Surakarta mengatakan, kebijaksanaan itu dimaksudkan untuk menegaskan tertib hukum serta menghilangkan kerancuan istilah, karena dalam Undang- Undang Pokok Pers No.21 tahun 1982 dijelaskan bahwa Indonesia hanya dikenal pers nasional serta tidak dikenal pers lain. Adapun kini yang dikenal dengan penerbitan kampus mahasiswa adalah kategori penerbitan khusus yang bersifat non pers. Berikutnya pers mahasiswa adalah pers yang dikelola oleh mahasiswa. Abrar menyatakan bahwa eksistensi pers mahasiswa tidak lain hanya untuk merefleksikan realitas yang ada dilingkungan mahasiswa. Informasinya bisa menyangkut kepentingan mahasiswa, yang menarik
perhatian mahasiswa, yang memenuhi hasrat keingin tahuan mahasiswa. Jadi, perhatian pers mahasiswa tidak terpusat pada masalah masalah yang ada di dalam kampus tetapi juga menembus dinding-dinding kampus.

Dari beberapa pengertian pers mahasiswa yang telah di uraikan di atas dapat di pahami bahwa pers mahasiswa adalah semua bentuk penerbitan yang diselenggarakan oleh mahasiswa didalam dan untuk konsumsi masyarakat kampus dengan tetap membawa identitas perguruan tingginya maupun identitas fakultasnya yang merupakan wahana kreativitas mahasiswa. Sedangkan, tipologi pers mahasiswa menurut penulis ada tiga macam: pertama, pers kampus mahasiswa yaitu pers yang yang dikelola dan diterbitkan oleh mahasiswa didalam kampus dan berbentuk lembagaunit kegiatan ataupun badan otonom, kedua, pers mahasiswa independen merupakan pers mahasiswa yang dikelola dan diterbitkan mahasiswa disalurkan dan terdiri dari gabungan beberapa kampus, bersifat independen. Dan ketiga, pers mahasiswa partisan atau gerakan. Pers ini dikelola oleh mahasiswa, di luar kampus, dibawah organisasi atau lembaga tertentu dan merupakan propaganda kelompok tertentu.

Hal inilah yang menjadi hasil rumusan dari kongres Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia di Makasar pada tanggal 25-28 Mei 2006, sekaligus sebagai definisi yang up to date dari pers mahasiswa,