Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

1) Kesengajaan (opzet) Menurut Moeljatno, sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya

2) Kelalaian (culpa)
Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Selanjutnya Menurut Moeljatno, syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:
1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Seseorang dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan in i dia mempunyai kesalahan

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:
a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185Ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:
(1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, maka hal ini menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:
a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan hukum, Di samping itu hukum dapat dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.

Kekuasaan kehakiman dalam sistem tata negara modern, merupakan pilar ketiga dalam perwujudan kekuasaan negara. Cabang kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang terorganisir dan dijalankan sendiri oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Teori dan konsep pemisahan kekuasaan, khususnya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, menginginkan suatu independensi peradilan.
Konsep tersebut menekankan pentingnya hakim dapat bekerja (memutus perkara/sengketa) secara independen dari pengaruh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Bahkan dalam memutus pengujian peraturan perundang-undangan, hakim juga harus terlepas dari pengaruh politik.

Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (state), pasar (market) dan masyarakat (civil society), hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (independent and impartial) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (rechtsstaat) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).

Upaya untuk menjamin terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan, memerlukan jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga selalu mengatur kekuasaan kehakiman dan menjamin independensinya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilantata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu 1) independensi hakim dan badan peradilan (judiciary Independence), dan 2) ketidakberpihakan hakim dan badan peradilan (judiciary impartiality). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang dapat bekerja secara imparsial dan tidak memihak salah satu pihak.

Perkembangan konsep badan peradilan terjadi di berbagai belahan dunia, konsep-konsep dan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik juga ikut terus berkembang. Dalam Forum International Judicial Conference di Bangalore, India pada 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim se-dunia yang kemudian disebut The Bangalore Draft. Selanjutnya draft tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga pada akhirnya diterima oleh para hakim di berbagai negara yang digunakan sebagai pedoman bersama atau yang secara resmi disebut sebagai The Bangalore Principles of Judicial Conduct, yang mencantumkan enam prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim di dunia, sebagai berikut:

1. Prinsip Independensi
Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya.

2. Prinsip Ketidakberpihakan
Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.

3. Prinsip Integritas
Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi setiap hakim sebagai pribadi sendiri maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Integritas juga menyangkut sikap jujur, setia, tulus sekaligus kekuatan menolak hal-hal yang dapat merusak citra dan moral para hakim.

4. Prinsip Kepantasan
Merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara dalam kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dari perilaku hormat hakim dan tidak merendahkan pihak-pihak lain.

5. Prinsip Kesetaraan
Prinsip ini secara esensial harus melekat dalam setiap sikap hakim untuk selalu memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan
Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Selain prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct, para hakim Indonesia juga merumuskan mengenai prinsip-prinsip umum peradilan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang berisi 13 (tiga belas) butir prinsip-prinsip peradilan umum yang
baik, yaitu:

a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan;
b) Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan;
c) Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
d) Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
e) Asas imparsialitas (tidak memihak);
f) Asas kesempatan untuk membela diri (audi et alteram partem);
g) Asas objektivitas (no bias);
h) Menjunjung tinggi prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara a quo (nemo Jude in rex sua);
i) Penalaran hukum (legal reasoning) yang jelas dalam isi putusan;
j) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
k) Transparansi (keterbukaan);
l) Kepastian hukum dan konsistensi;
m) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Suatu badan ataupun sistem peradilan dipandang harus memenuhi aspek-aspek atau ciri-ciri tertentu agar dapat dinyatakan sebagai peradilan yang baik atau ideal. Jika diringkas, maka aspek-aspek peradilan yang baik dapat dilihat dari sumber daya hakim yang mumpuni dan berkualitas dan manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik.

Keseluruhan aspek-aspek sumber daya manusia (hakim) dalam badan peradilan yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi, reward and punishment, remunerasi hakim harus menghasilkan keluaran hakim-hakim yang berkualitas, yaitu para hakim yang dalam menjalankan tugasnya mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Para hakim berkualitas tersebut dituntut untuk dapat independen, imparsial, memiliki integritas, dan kecakapan. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan para hakim berkualitas dan memenuhi tujuan penegakan hukum dan perwujudan keadilan dalam masyarakat.

Aspek manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik juga merupakan aspek penting dalam keberlangsungan proses perkara di badan peradilan. Manajemen peradilan bertanggung jawab terhadap hal-hal administratif pengadilan, seperti kegiatan rekrutmen pegawai, pelatihan bagi calon-calon hakim, administrasi dan pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Sistem kepaniteraan juga harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya proses persidangan dengan baik. Panitera harus memiliki pengetahuan baik secara teori dan praktik hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya registrasi perkara, alur persidangan, proses administrasi upaya hukum, dan lain-lain. Sistem manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik dan rapi akan membawa manfaat bagi proses kerja badan peradilan yang sistematis dan transparan, sehingga seluruh pihak dapat melihat dan mengawasi jalannya proses peradilan.

Upaya untuk mewujudkan peradilan yang baik, Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan di empat lingkungan peradilan, harus menempuh upaya sistematis untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Permasalahan penumpukan perkara harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara (dismissal procedure) yang ketat untuk tiap-tiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perbaikan kualitas dan konsistensi putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan mahkamah yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang sama. Pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk optimalisasi rekrutmen calon hakim yang berkualitas dapat mewujudkan putusan yang berkualitas. Selain itu, Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah tegas untuk mengeliminasi jual beli isi putusan. Keterbukaan informasi dan manajemen perkara serta putusan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat baik dari internal maupun eksternal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Eksistensialisme Absurditas Albert Camus

Seperti halnya Kierkegaard dan Sartre, Camus sangat dipengaruhi pemikiran mengenai absurditas. Pertama; ada ketidakmampuan memahami dunia. Camus adalah seorang ateis dan sangat percaya bahwa tidak ada penjelasan final mengenai dunia. Camus nampaknya juga menginginkan sebuah kepuasan akan kesempurnaan. Namun, ia tak kunjung mendapatkannya. Penjelasan-penjelasan yang ia dapat hanya bersifat parsial. Seperti dikatakannya:

Pada tingkatan yang terakhir, kamu mengajariku bahwa alam yang menakjubkan dan penuh dengan warna ini dapat direduksi... menjadi elektron. Ini semua baik dan kutunggu kamu melajutkannya. Tetapi kamu mengatakan ada suatu dalam tatasurya yang tidak tampak di mana elektron-elektron itu mengelilingi pusatnya. Kamu menerangkan dunia ini padaku dengan suatu citra. Saya sadari kemudian bahwa kamu telah direduksi menjadi sebuah puisi; aku tidak perna tahu.Ada banyak kebenaran, tetapi tidak ada yang benar; ada banyak deskripsi mengenai bagian-bagian tetapi tidak ada penjelasan mengenai keseluruhan. Semua ilmu pengetahuan berhenti pada hipotesis.

Lebih dari itu, pikiran tentang absurditas muncul bila kita memikirkan betapa besar kesempatan dan peristiwa berperan dalam kehidupan manusia, betapa banyak perbuatan dan pemikiran besar yang mempunyai awal yang menggelikan. Semua hal yang ada di dunia ini adalah tidak terduga dan tidak dapat diprediksi dengan sempurna. Ini yang dapat membuat manusia lama-kelamaan menjadi absurd.

Kesadaran tentang absurditas dapat terjadi apabila seorang tiba-tiba sadar tentang rasa bosan. Manusia menemui titik jemu, kelelahan mekanis dari keberadaan sehari-harinya. Ini lah yang dinamakan dengan titik kulminasi manusia. Absurditas kehidupannya membuat berhenti di puncak kemuakan.

Selanjutnya sebagai puncak semuanya adalah kematian. Semua kehidupan manusia beserta hasratnya yang sangat, aktifitas dengan pelbagai prestasi, semua keindahan yang telah ia saksikan, semua cinta yang telah ia berikan dan terima semua akan berakhir  dengan kematian. Ini semakin membuatnya semakin tidak mengerti dan muak yang mendalam. Berlelah-lelah manusia membangun sebuah pencapaian, namun pada akhirnya akan mati dalam keadaan yang sama semua.

Perasaan absurditas muncul karena manusia mencari  pemahaman yang lengkap mengenai suatu dunia yang tidak dapat dipahami. Pikiran manusi merindukan kebenaran universal sementara dunia hanya menunjukkan kebenaran yang tidak semupurna. Seperti dalam pernyataan berikut,

Kukatakan bahwa dunia ini adalah absurd  tetapi aku terlalu gegabah. Dunia sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan, hanya itu yang bisa dikatakan. Tetapi apa itu absurditas ? yaitu pertentangan irrasionalitas ini dengan kerinduan liar untuk menjernihkan sesuatu yang bergema di dalam hati manusia. Absurditas lebih banyak tergantung pada manusia seperti juga pada dunia.

Camus mengakui ada dua macam bunuh diri. Menurutnya dua itu adalah bunuh diri fisik dan bunuh diri filsafat. Tipe bunuh diri yang kedua bagi dia bahwa seorang filosof sangat sadar tentang absurditas dan ketidakrasionalan eksistensi. Namun, karena ada beberapa simpul pikiran, putaran keinginan dan perubahan imajinasi. Ini terlihat bahwa pemikirannya sangat menjastis orang lain. Filsafat ini akan berakhir dengan rasionalitas. Tetapi hanya menolak, tidak berbuat, dengan membunuh sikap filosofinya yang asli, itulah yang disebut bunuh diri filsafat.

Bagi Camus tidak satupun bentuk bunuh diri ini yang merupakan jawaban. Jawaban Camus terhadap yang absurd adalah  pemberontakan.  Sebenarnya manusia mampu bangkit dari absurdisitasnya jika dalam penyadarn. Manusia yang absurd adalah manusia yang mengerti arti absurditas itu, tidak lari darinya tetapi selalu menjaga didalam kesadarannya, inilah manusia yang menantang, ia pemberontak.

Konsekuensinya dari pemberontakan ini adalah bahwa manusia absurd mempunyai suatu pengertian baru tentang kebebasan. Memang benar bahwa tidak ada kehidupan di masa depan. Tetapi juga tidak ada etika eksternal yang memerintahkan menahan kebebasan manusia. Karena tidak ada ukuran nilai, maka tidak ada pilihan, tidak ada pilihan terbaik yang harus dibuat. Yang bermakna bukanlah hidup yang terbaik tapi hidup yang terbanyak. Konsekuensi dari pemikiran ini akan melahirkan manusia yang rakus. Ia tidak mengenal batas dan tentunya sangat egois.

Tugas Dan Wewenang Polisi sebagai Penyidik

Tugas dan wewenang Polisi sebagai penyidik juga harus memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat negara, tujuan dari fungsi Polri itu sendiri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Adapun pola perumusan tugas Kepolisian Republik Indonesia dengan lingkup tugas masing-masing yaitu :
a. Melaksanakan fungsi Kepolisian umum, baik dibidang preventif maupun dibidang represif.
b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan perundang - undangan lainnya.
c. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi Kepolisian khusus yang di emban oleh alat atau badan pemerintah yang mempunyai kewenangan Kepolisian terbatas berdasarkan Undang-Undang.
d. Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat.
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di bebankan oleh peraturan perundang- undangan.

Adapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terdapat asas-asas tugas Kepolisian yang bersangkut paut dengan perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, serta pertanggungjawaban secara langsung sehingga pelaksanaan tugas Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, harus memperhatikan asas-asas berikut yang di antaranya adalah; Asas Legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, serta asas-asas preventif

Dalam merumuskan tugas dan wewenang polisi sebagai pejabat penyidik, seyogyanya harus memperhatikan sumber kekuasaan atau wewenang berdasarkan. sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik berdasarkan KUHAP maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan-peraturan pelaksananya, dalam hal ini Peraturan. Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, P.P Nomor 2 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara, dan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan. Teknis Institusional. Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana.

Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesalkan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang mana karena kewajibannya (penyidik) mempunyai wewenang :
a. Menerima Laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak-pidana
b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka
f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam proses penyidikan perkara
g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan perundang-undangan serta bertanggung jawab.

Dampak Bullying Pada Korban

Menurut Nahuda, dampak dari kekerasan (bulllying) dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
a. Dampak langsung.
1) Kerusakan menetap pada susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan retradasi mental, masalah belajar, kesulitan belajar, gangguan motorik kasar dan halus.
2) Perkembangan kejiwaan mengalami gangguan:
a) Kecerdasan.
b) Emosi.
c) Konsep diri.
d) Agresif.
e) Hubungan sosial.

b. Dampak tidak langsung.
1) Kehilangan minat untuk sekolah seperti melamun atau tidak memperhatikan pelajaran, menghindari sekolah atau membolos.
2) Muncul perasaan, seperti merasasalah,malu, melnyalahkan diri sendiri.
3) Gangguan perasaan, seperti cemas dan depresi.
4) Melakukan isolasi terhadap diri sendiri, rasa dendam dan takut terhadap orang lain.

Sedangkan menurut Priyatna, dampak dari tindakan bullying dapat berakibat buruk pada korban, saksi maupun pelaku. Dampak yang terjadi pada korban:
1) Merasa kesepian.
2) Depresi.
3) Kecemasan.
4) Penarikan sosial.
5) Rendah diri.
6) Keluhan pada kesehatan fisik.
7) Tingkat komperensi sosial yang rendah.
8) Penurunan performansi akademik
9) Bunuh diri.

Dampak yang terjadi pada saksi:
1) Mempunyai rasa keamanan diri yang rendah.
2) Menjadi penakut dan rapuh.
3) Sering mengalami kecemasan.

Sedangkan dampak yang terjadi pada pelaku adalah:
1) Dapat melakukan tindakan pencurian.
2) Menjadi biang kerok di sekolah
3) Resiko terlibat perkelahian.
4) Sering bolos sekolah.
5) Resiko mengalami cidera akibat perkelahian.
6) Gemar membawa senjata tajam
7) Menjadi pelaku tindakan kriminal.

Belajar Sholat Untuk Anak Melalui Aplikasi Smartphone Berbasis Android

Ibadah shalat adalah salah satu media komunikasi antara manusia dengan Allah SWT. Di samping itu, rukun Islam yang kedua ini juga merupakan amaliah ibadah seorang hamba kepada Khaliknya sebagai media untuk mendekatkan diri. Dalam agama Islam, shalat menempati kedudukan tertinggi dibandingkan dengan ibadah- ibadah yang lain, bahkan kedudukan shalat dalam Islam sangat besar sekali hingga tak ada ibadah lain yang mampu menandinginya.

Sering kali sebagian umat Islam melupakan kewajibannya sebagai mahluk yang paling sempurna yaitu shalat, atau terkadang tahu tentang kewajiban tapi tidak mengerti terhadap apa yang dilakukan.

Shalat fardhu lima waktu itupun tak ubahnya sebuah tiang utama penopang sebuah bangunan. Jika tiang tersebut rapuh atau tidak kuat, niscaya akan roboh bangunan yang disanggahnya. Rasulullah saw. telah bersabda “Shalat itu adalah tiang agama (Islam). Maka, barang siapa mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama (Islam) itu dan barang siapa yang merobohkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama (Islam).” (HR.Baihaqi)

Banyak orang yang sudah memahami tata cara sholat, namun masih sedikit orang yang menjalankan sholat berdasarkan hukum dan hadits sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW.

 Pendidikan mengenai sholat biasanya diajarkan dengan metode yang konvensional seperti misalnya di sekolah dengan bimbingan guru maupun di rumah dengan bimbingan orang tua. Namun pendidikan yang disampaikan oleh guru kepada anak- anak di sekolah, tidak sepenuhnya diterima dan dimengerti oleh anak-anak. Kebanyakan guru hanya menggunakan buku sebagai panduan dan menjelaskan secara ringkas. Sehingga anak-anak merasa jenuh dengan pendidikan yang disampaikan oleh guru dan menimbulkan kurangnya minat belajar bagi anak-anak.

Kurangnya minat belajar bagi anak tentunya menjadi masalah bagi para orang tua di rumah untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak. Dunia pendidikan di jaman sekarang sangatlah berbeda dengan pendidikan jaman dahulu. Kurikulum yang diterapkan selalu selangkah lebih maju. Hal ini menjadikan pembelajaran berbasis teknologi menjadi salah satu alternatif untuk melakukan pembelajaran. Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi handphone yang semula hanya untuk media komunikasi sekarang bisa melebihi fungsi dasarnya, berbagai macam fitur sudah bisa dirasakan diberbagai handphone yang ada saat ini dari kamera, video, pengolah data, dokumen dan lain sebagainya. Hal ini tak lepas dari penggunaan sistem operasi pada handphone. Layaknya komputer handphone saat ini dapat diinstal dengan berbagai macam program yang diinginkan.

Salah satu sistem operasi yang sangat diminati saat ini adalah Android. Android mempunyai kelebihan di bidang pengembangan aplikasi, dengan sistem open source program Android dapat dibuat oleh siapa saja dengan gratis. Android mempunyai tujuan utama untuk memajukan inovasi piranti telepon bergerak agar pengguna mampu mengeksplorasi kemampuan dan menambah pengalaman lebih dibandingkan dengan plaform mobile lainya. Hingga saat ini Android mampu berkembang lebih pesat dari para pesaingnya dari segi sistem maupun aplikasinya. Oleh karena itu banyak aplikasi-aplikasi yang diciptakan dengan berbasis Android. Seperti yang akan dibahas dalam penelitian kali ini yaitu Aplikasi Tuntunan Sholat Berbasis Android.

Pada aplikasi tuntunan sholat yang telah ada sebelumnya user hanya dapat membaca dan mendengar bacaan-bacaan sholat dan melihat gambar saja. Oleh karena itu, penulis akan membuat sebuah aplikasi mobile mengenai tuntunan sholat yang dalam pembelajarannya akan menyajikan cara yang berbeda. Dalam aplikasi yang akan penulis bangun ini nantinya berbasis multimedia, dimana user tidak hanya dapat membaca dan melihat gambar, tetaapi user nantinya juga dapat mendengarkan bacaan-bacaan do’a dalam sholat, menonton video sholat dan juga sistem yang akan penulis bangun ini nantinya akan menampilkan gerakan shalat yang baik dan benar.

Dengan didukungnya oleh perkembangan sistem operasi pada mobile khususnya Android, masalah yang dihadapi para orang tua dapat teratasi. Orang tua tidak perlu repot-repot membuka buku sebagai panduan belajar untuk anak-anak, cukup dengan membuka telepon genggam maka orang tua dapat memberikan bimbingan belajar di rumah dan meningkatkan pembelajaran tuntunan sholat bagi anaknya.

Eksistensialisme Soren Kierkegaard

Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855) lahir di Kopenhagen, Denmark. Saat itu, ayahnya sedang berumur 56 tahun dan ibunya 44 tahun. Awal ia belajar tentang teologi adalah ketika ia masuk universitas Kopenhagen. Ia membuat gebrakan dengan menentang keras pemikiran Hegel, yang kala itu sedang mendominasi universitasnya. Ia juga sempat merasa absurd dengan agama. Ia ingin bebas dari aturan agama. Itulah  masa krisisnya. Namun, akhirnya ia kembali ke lingkungan aturan agama. Bahkan, ia menjadi Pastor Lutheran.

Kierkegaard adalah seorang tokoh eksistensialisme yang membuat semua tulisannya memperhatikan satu persoalan yaitu: bagaimana menjadi orang kritis dan ia orang pertama yang menjadikan istilah eksistensialisme sebagai penolakan terhadap pemikiran yang abstrak yang logis atau filsafat ilmu pengetahuan. Dan mengatakan bahwa akal tidak akan pernah mampu memahami seluruh realitas (eksistensi ) manusia. Realitas yang bersifat eksistensi sepert :nilai-nilai hidup , moralitas, agama, karena seluruh realitas eksistensi ini hanya dapat dialami secara subjektif oleh manusia.

Kemudian ungkapan Kierkegaard dijadikan pegangan bagi para eksistensialis lainnya yang  dikenal sebagai metode “subjektif”. Dengan demikian akal bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan bagi manusia, karena pengalaman personal lebih memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap masalah yang berkaitan dengan eksistensi manusia.

Eksistensialisme

Pemikiran Kierkegaard berbeda dengan para filsuf lainnya yang hendak merasionalkan segala sesuatu. Menurutnya agama tidak perlu dibuktikan secara rasional supaya  dapat diterima setiap orang. Bahkan dia membuat klasifikasi eksistensi menjadi 3 tahap.

Kierkgaard juga  aktif sebagai Penulis.  Buku prtamanya,  Om Begrebet Ironi (The Concept of Irony)  dipublikasikan pada tahun 1841. Buku merepresentasikan pemikirannya yang sangat orisinal dan memperlihatkan kecerdasannya. Karya agungnya terjelma dalam Afsluttende Uvidenskabelig Efterskriff  (Consluding Unscientific Postcript)  tahun 1846. Karya ini mengungkapkan ajaran-ajarannya yang bermuara pada kebenaran subyek. Karya-karya lainnya adalah  Enten Eller  (1843) dan  Philosophiske Smuler  (1844). Sedangkan buku-buku yang bernada kristiani adalah  Kjerlighedens Gjerninger(Work of Love)  1847,  Christelige Taler (Christian Discourses)  1948, dan Sygdomen Til Doden (The Sickness into Death) tahun 1948).

Pengertian Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin  “terrere”  yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa  menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada  definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang .  Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (  under the terror  ), berasal dari bahasa latin ”terrere” yang berarti gemetaran dan ”detererre” yang berarti takut. Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publi. Istilah terorisme  dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang.

Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas sampai paada non komformis politik.Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan   perang secara terbuka.

Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakn istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara, bagaimanapun  lebih diterima daripada yang dilakukan oleh ” teroris ” yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan.

Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak  diberi label sebagai teroris. Meski kemudian muncul istilah State Terorism, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi , korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, siapapun dapat diserang.  Terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga sepatutnya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal. Pada umumnya orang sipil merupakan sasaran utama terorise, dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

Eksistensialisme Jean Paul Sartre

Jean Paul Sartre (1905-1980) lahir tanggal 21 Juni 1905 di Paris dari seorang keluarga cendekiawan. Namun, sewaktu masih kecil, Sartre ditinggal mati oleh Ayahnya. Hingga ia dibesarkan oleh ibu dan kakeknya. Hasil didikan dari kakeknya lah yang paling mempengaruhi pemikiran Sartre kedepannya. Sartre benar-benar dipaksa untuk belajar ilmu pengetahuan serta mengembangkan bakatnya semaksimal mungkin.

Diluar Denmark tulisan Kierkegaard tidak berpengaruh banyak kecuali setelah abad ke 20. Pada masa itu terjemahan bahasa jerman selesai dibuat. Setelah perang dunia 1. Sehingga,    peminat untuk mempelajari pemikiran Kierkegaard mulai bermunculan seperti Karl Jesper dan Martin Heidegger yang amat berpengaruh kepada gagasan-gagasan pokoknya.

Berawal dari Jerman, pemikiran-pemikiran ini menyebar ke Prancis dimana para penulis dan pemikir tertentu langsung dikenal sebagai orang-orang eksistensialis, mislanya Marcel dan Beryaev. Namun, sering kita jumpai dalam referensi bahwa eksistensialisme Prancis selalu dihubungkan dengan Prancis Jean Paul Sarte.

Sarte memang memiliki pemikiran yang  unik. Ia adalah sosok sosok yang langka tentang filosof yang sekaligus juga seorang dermawan. Di sisi lain ia juga seorang novelis yang sukses dan seorang kritikus satra yang produktif. Kita dapat melihat dalam filsafatnya yang menunjukan bahwa manusia modern harus menghadapi fakta bahwa Tuhan tidak ada. Konsekuensi logisnya adalah benda-benda yang ada di bumi ini adalah ada tanpa maksud, sekadar ada tanpa alas an apapun.

Dengan pernyataan yang menyatakan bahwa dunia ada tanpa maksud, Sartre menamai semua  itu dengan kata absurd. Bukan hanya itu, ternyata absurd yang berkepanjangan juga akan membangkitkan rasa muak dalam diri manusia. Muak adalah sesuatu yang menjijikkan karena kurangnya makna dalam keberadaannya. Manusia dianggap hidup di dunia ini adalah  tidak jelas, tidak ada tujuan.

Sartre juga membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dasar dalam filsafat, seperti, apakah manusia itu ? di samping itu, ia juga membuat dikotomisasi antara makhluk yang lain dengan manusia. Manusia memiliki kebebasan sedang yang lain tidak memilikinya. Dunia di bawah manusia hanya sekedar ada, hanya disesuaikan, diberikan, sedang manusia menciptakan dirinya sendiri dalam pengertian bahwa ia menciptakan hakikat keberadaannya sendiri. Manusia ada pertama kali sebagai benda tetapi kemudian menjadi manusia sejati ketika ia secara bebas memilih moralitas yang diinginkannya. Dengan kebebasan memilih bagi dirinya sendiri benda-benda maupun nilai untuk dirinya sendiri, ia akan membentuk hahikat dirinya ;  ia menciptakan dirinya sendiri.  Karena manusia benar-benar menjadi manusia hanya pada tingkat dimana ia menciptakan diriny a sendiri dengan tindakan bebasnya sebagaimana Sartre mengekpresikan , “Manusia bukanlah suatu yang lain kecuali bahwa ia menciptakn dirinya sendiri.”

Lebih ektrem lagi, Sartre menyatakan bahwa manusia berkehendak bebas-sebebas-bebasnya. Menciptakan dirinya sendiri pada pilihan moralitasnya, kemudian timbul ukuran apa yang harus diikuti ? karena Tuhan tidak ada, kata Sartre maka tidak ada hukum mengenai moralitas, tidak ada norma-norma yang objektif. Setiap orang sepenuhnya milik dirinya sendiri, maka ia harus memutuskan untuk dirinya sendiri pula dan harus memilih sendiri.

Jika dianalisis, maka Sartre akan mendapatkan sebuah masalah besar. Pertanyaan besar untuknya adalah, bagaimana manusia mengatur kehidupan sosialnya jika hanya terfokus pada kehendak bebas. Manusia akan sangat kesulitan untuk mengontrol keadaan, dinamika masyarakat.Sartre kemudian meneruskan alasannya, dalam memilih dirinya sendiri, setiap manusia  mengalami sesuatu perasaan bebas yang memuakkan karena tidak ada ukuran yang diikuti, tidak ada petunjuk yang membantu. Setiap orang adalah miliknya sendiri, ia bebas sekaligus sedih.

Kebebasan, tanggung jawab, kesedihan yang mendalam dan absurditas adalah tema Sartre yang muncul secara tersirat dalam semua karyanya. Puncak dari semua ini adalah pemikiran tentang kegagalan karena semua usaha manusia pasti akan mengalami kegagalan. Mengapa ? dengan kebebasannya, dengan rencana-rencana dan proyek yang ia buat untuk masa depannya, dengan sasaran-sasaran yang ia siapkan untuk dirinya sendiri, manusia mencoba menjadi makhluk yang lengkap dan sempurna; ia ingin menjadi sebab bagi keberadaannya, menjadi dasar yang sadar atas hidupnya, menjadi makhluk yang secara sadar, sengaja dan dengan bebas membuat dirinya sendiri. Tetapi hal ini tidaklah mungkin. Ia bisa menjadi penyebab dan yang disebabkan, pembentuk dan yang dibentuk, seniman dan tanah liat. Oleh karenanya kehidupan manusia adalah frustasi atau dalam bahasa Sartre ; “ Manusia adalah sebuah hasrat yang sia-sia.”

Eksistensi manusia diidentikan dengan pilihannya, dengan kebebasan dan keputusannya. Karena tanggung jawab menyeluruh dalam kebebasan ini, eksistensi banyak digambarkan dengan istilah-istilah rasa takut, kesedian yang mendalam dan diabaikan.