Penyelesaian pembiayaan murabahah terhadap aset yang terkena lumpur Lapindo di BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan

Islam membedakan antara ibadah dan mu’amalah, dalam pelaksanaan dan perundang-undangannya. Dasar hukum (nu­sus) dalam bidang ibadah bersifat qot’i, sehingga hukum ibadah bersifat konstan, tidak melampaui apa yang telah ditetapkan oleh syar’i dan terikat dengan cara-cara yang diperintahkan-Nya semata-mata untuk menghambakan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan dalam bidang mu’amalah, nas-nasnya bersifat mujmal (global) sehingga tata caranya menerima perubahan (adaptable), karena pokok asal mu’amalah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan, mata pencaharian, dan meniadakan kesulitan mereka dengan menjauh dari batal dan haram.

Kegiatan mu’amalah ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Untuk kegiatan mu’amalah yang menyangkut ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan sebagainya.[1]

Agama Islam telah menetapkan nilai-nilai yang membatasi dan merupakan ukuran dalam mengembangkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup demi tercapainya kemaslahatan umat. Allah memerintahkan kepada setiap hamba-Nya supaya berusaha sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT.

فَاِذَا قُضِيَتِ اْلصَّلَوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى اْلاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.[2] (Al-Jumu’ah: 10)

Untuk melaksanakan kegiatan mu’amalah manusia harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, bermu’amalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَتـَعَاوَنُوْا عَلَى البِّرِ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنـُوْا عَلَى اْلاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ اْلعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[3](Al-Ma’idah: 2)

Diantara jenis kerja sama dan tolong-menolong yang telah membudaya dikalangan masyarakat adalah pinjam-meminjam dan hutang-piutang. Bentuk kerja sama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan, dan salah satunya adalah bank.

Sering terjadinya transaksi di lembaga keuangan disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediatur antara kelompok masyarakat yang mempunyai dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi dari lembaga keuangan itu sendiri.

Menurut Subagyo, lembaga keuangan mempunyai fungsi yaitu:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dengan kata lain lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang mempunyai dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana.
3. Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu:

a.       Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain (nasabah).

b.      Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan pihak nasabahnya.

4. Memberikan jaminan, lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5. Menciptakan dan memberikan likuiditas, lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau jatuh tempo.[4]

Dalam memenuhi hajat hidup, manusia dilarang merugikan pihak lain dan diserukan tetap memelihara tali persaudaraan. Dalam Islam manusia juga dilarang memakan harta yang diperoleh dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana firman Allah SWT.

يـَا اَيَّهَا الَّذِيْنَ أَََمَنُوْا لاَ تَأْكُلـُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu….[5](An-Nisa’: 29)

Islam sebagai agama memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif mencakup seluruh bidang kehidupan termasuk aktivitas perbankan. Berdasarkan sistem ajaran Islam yang berkaitan dengan perbankan, maka rujukan yang digunakan oleh perbankan syari’ah adalah fiqh mu’amalah. Dalam teknik operasional perbankan syari’ah, murabahah dibedakan menjadi dua yaitu: murabahah financing dan ba’i bis|aman ‘ajil financing. Istilah ba’i bis|aman ‘ajil financing yang dipakai perbankan syari’ah dalam produk pembiayaan dimana penjualan dengan jatuh tempo dan pembayarannya boleh sekaligus, tetapi dapat pula dicicil sesuai dengan kesepakatan. Adapun murabahah financing yakni penjualan dengan pembayaran secara tunai, tetapi jarang sekali diterapkan di perbankan syari’ah.[6]

Konsep murabahah, berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW dari Syuaib  ar-Rumy r.a. “Tiga hal yang di dalamnya terhadap keberkahan; pertama, menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), kedua; mudarabah, dan ketiga; mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan”.[7]

Jual beli murabahah di perbankan syari’ah, dapat berisi akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan barang. Sistem bank ini mengambil keuntungan dari jual beli itu sesuai dengan kesepakatan bersama selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah.

Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa menyediakan uang tunai, sebab bank telah memberikan pembiayaan untuk pengadaan barang. Mekanisme pembiayaan murabahah diberikan dalam jumlah yang besar kepada nasabah untuk keperluan barang dan jangka waktu yang cukup lama.

Sesuai dengan sifat bisnis perbankan, bahwa dalam praktek perbankan syari’ah pada pembiayaan mempunyai resiko yang akan ditanggung. Diantara resiko yang terjadi dalam pembiayaan murabahah dari pihak nasabah adalah adanya unsur yang tidak disengaja oleh nasabah selaku pengelola dana dari Bank karena faktor bencana alam. Pada akhirnya menimbulkan kredit macet yang merugikan pihak bank.

Jika karena suatu hal debitur tidak dapat membayar kredit sebagaimana waktu yang telah disepakati karena suatu hal (misalnya terkena bencana lumpur Lapindo) maka hukum Islam menganjurkan kreditur untuk memberi kelonggaran waktu. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْـرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُـوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُـمْ تَعْلَمُـوْنَ

Artinya: Dan jika orang berhutang itu (debitur) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berlapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(Al-Baqarah: 280) [8]

Untuk mengantisipasi persoalan seperti itu, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 ada beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, yaitu: melalui rescheduling, reconditioning, restructuring maupun eksekusi.[9] Walaupun sudah ada kebijakan dari BI seperti diuraikan diatas kadang-kadang ada Bank yang memiliki jalan lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi dari pihak Bank maupun pihak nasabah (lingkungan nasabahnya) itu sendiri, seperti halnya yang terjadi pada BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan.

Di sini penulis dalam menyusun skripsi ini lebih menfokuskan pada mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah. Dimana pembiayaan bermasalah tersebut mengenai aset (rumah) yang terkena lumpur Lapindo pada BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan.

---

[1] Karnaen, Permata Armadja dan Antonio Syafi’i, Apa dan Bagaimana Bank Islam, h. 8

[2] Depag RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 933

[3] Ibid, juz. 6, h. 157

[4] Subagyo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, h. 4

[5] Depag, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 122

[6] Adiwarman  A. Karim, Ekonomi Islam:  Suatu Kajian Kontemporer, h. 90

[7] Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, h. 25

[8] Depag, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 70

[9] Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, h. 65

ADS HERE !!!