Pengertian BUMN, Dasar Hukum BUMN, Pendirian BUMN serta Bentuk-Bentuk BUMN

 Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahum 2003 Tentang BadanUsaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yangselanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang selurunya atausebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian BUMN diatas, didapati unsur-unsur dariBUMN itu sendiri yaitu:
a. Badan usaha;
b. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara;
c. Melalui penyertaan langsung; dan
d. Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian berikut penjelasan terkait unsur-unsur dari BUMN, yaitu:
a. Badan usaha van Toelichting (penjelasan) Rencana Perubahan Undang-Undang Wetboek van Koophandel di muka parlemen, perusahaanadalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terusmenerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri2. Jika makna perusahaan tersebut mengacu kepada kegiatan yang tujuan akhirnya mencari keuntungan, badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan tersebut. Jadi, BUMN adalah organisasi bisnis yang bertujuan mengelola bisnis.

b. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebuah BUMN jika modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh Negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh Negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal Negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN.

c. Penyertaan secara langsung Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan Pasal ayat (3), pemisahaan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP). Misalnya PT Kereta Api Indonesia adalah BUMN karena sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di Negara Republik Indonesia.

d. Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN.

BUMN

Dasar Hukum BUMN 

Pada dasarnya, keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya ayat (2) dan (3). Ayat 2 ditulis, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sedangkan pada ayat (3) ditulis, “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar--besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan oleh Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Pasal 33 tersebut, bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan dapatnya rakyat memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya.

Guna menjalankan penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara, yang semula dikenal dengan sebutan perusahaan negara, yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN). Undang-undang ini memberikan pengertian dari BUMN itu sendiri. Pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara adalah bada usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

 Ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), terjadi perkembangan baru dalam pengaturan BUMN. Undang-undang ini mencabut beberapa undang-undang yang sebelumnya menjadi dasar bagi eksistensi dan kegiatan BUMN, yakni :
a. Indonesiche Bedrijvenwet (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1955;
b. Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; dan
c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Merujuk kepada Pasal 9 Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Pendirian Perseroan BUMN Dalam pendirian Perseroan BUMN Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN disebutkan bahwa modal Persero berasal dari uang/kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam konsep hukum perseroan pemisahaan kekayaan Negara yang kemudian dimasukkan dalam modal Persero disebut sebagai penyertaan modal. Penyertaan modal berdasarkan Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2005 dapat dilakukan oleh negara antara lain dalam hal pendirian BUMN atau Persero. Pendirian Persero adalah merupakan bagian dari penyertaan modal. Sebelum sebuah “penyertaan” menjadi modal Persero, diperlukan adanya syarat kajian yang mendalam tentang pentingnya “penyertaan” tersebut dilakukan. Kajian ini dilakukan 3 (tiga) menteri yakni oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis.

Secara rinci prosedur “penyertaan” diatur Pasal 10 Ayat (1) sampai Ayat (4) PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN Dan Perseroan Terbatas. Proses berikutnya, adalah diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2005 bahwa berdasar kajian yang layak tersebut kemudian Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendirian Persero, yang memuat pendirian, maksud dan tujuan, dan jumlah kekayaan yang dipisahkan untuk modal Persero. Jumlah antara “penyertaan negara” dengan modal harus sama. Dalam PP pendirian juga dimuat bahwa penyertaan modal Negara adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN Tahun Anggaran tertentu. Berdasarkan PP Pendirian ini, Menteri Negara BUMN mewakili Negara, menghadap notaris untuk memenuhi tata cara pendirian sebuah Perseroan Terbatas. Hal-hal yang termuat dalam PP Pendirian akan dimuat dalam Anggaran Dasar Persero. Kedudukan Menteri Negara BUMN mewakili negara sebagai pemegang saham, merupakan delegasi kewenangan dari Presiden, namun proses peralihan kewenangan tidak terjadi langsung dari Presiden kepada Menteri Negara BUMN (Pasal 6 UU BUMN).

Menteri Keuangan selanjutnya melimpahkan sebagian kekuasaan pada Menteri Negara BUMN, dan atau kuasa substitusinya, bertindak untuk dan atas nama negara sebagai pemegang saham. Pelimpahan ini diatur Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara “. Setelah proses pemisahaan kekayaan negara melalui PP Pendirian selesai dilakukan, pendirian Persero selanjutnya dilakukan melalui prosedur hukum privat/hukum perseroan. Melalui prosedur hukum ini berubahlah penyertaan negara menjadi modal Persero yang berwujud saham-saham. Sejak Persero berdiri berdasarkan hukum privat/perseroan, Persero dianggap mempunyai hak dan kewajiban sendiri lepas dari negara. Tanggal pengesahan pendirian Persero oleh Menteri Hukum dan HAM RI, merupakan tanggal pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dengan Persero sebagai badan hukum (separate legal entity). Dalam hukum perseroan sebelum memperoleh status badan hukum, negara, direksi dan komisaris bertanggung jawab pribadi atas perbuatan hukum perseroan.

Organ Perseroan BUMN 

Organ dalam BUMN tidak berbeda dengan organ dalam Perseroan Terbatas, karena pada dasarnya BUMN tiada lain adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Negara minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham perseroan. Adapun organ BUMN yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. Ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa : Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa : Komisaris adalah organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa kedudukan dan peranan Direksi BUMN sebagai salah satu organ dalam BUMN, memegang peranan penting dan menentukan karena tanggung jawab pengurusan BUMN sepenuhnya terletak ditangan Direksi. Artinya, maju mundurnya usaha BUMN, berhasil tidaknya BUMN mengemban misinya (ekonomi dan social) sebagaimana diharapkan oleh pemerintah selaku pemegang saham sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme Direksi BUMN dalam mengurus dan mengelola BUMN yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN.

Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara 

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bentuk BUMN dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : a. Perusahaan Perseroan. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, merupakan BUMN yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.

Adapun pendiriannya berbeda dengan pendirian badan hukum (perusahaan) pada umumnya. Persero didirikan dengan diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Organ Persero terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris. Ciri-ciri Persero yaitu :
1) Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
2) Berbentuk perseroan terbatas
3) Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan
4) Dipimpin oleh direksi. b. Perusahaan Umum selanjutnya disingkat menjadi PERUM PERUM adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, dimana tujuan dan kemanfaatan umumnya berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pada dasarnya proses pendirian Perum sama dengan pendirian Persero. Organ Perum adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas. Ciri-ciri PERUM :
1) Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan
2) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan UU
3) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lain.
4) Modal seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
5) Dipimpin oleh seorang Direksi.

ADS HERE !!!