Belanja Daerah Langsung dan Tidak Langsung

Menurut Mohammad Riduansyah, terdapat banyak instrumen yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemda akibat didesentralisasikannya proses pemerintahan. Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukannya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara jelas tercantum dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Belanja daerah menurut PP nomor 105 tahun 2000 adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Permendagri No.13 tahun 2006 mengelompokan Struktur anggaran belanja pemerintah daerah dalam APBD berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut :

1. Belanja Langsung (sebelumnya disebut Belanja Pembangunan/Proyek)
2. Belanja Tidak Langsung (sebelumnya disebut Belanja Rutin)

Pada Belanja Langsung dibagi 2 (dua) lagi yaitu Belanja Langsung Non Investasi dan Belanja Langsung Investasi. Belanja Langsung Non Investasi adalah merupakan Anggaran yang dibutuhkan oleh unit kerja yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan tanpa menambah aset, sedang Belanja Langsung Investasi adalah Anggaran yang dibutuhkan oleh unit kerja yang digunakan untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang berdampak pada penambahan aset.

Anggaran belanja daerah

Pengertian Belanja Tidak Langsung (dahulu disebut belanja rutin) adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan, biasanya digunakan secara periodik (umunya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemrintahan daerah yang bersifat umum.

Dari kedua belanja tersebut diatas (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) dikelompokkan lagi dalam 2 (dua) bagian belanja, yaitu :

1.   Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari:

• Belanja pegawai

• Belanja bunga

• Belanja subsidi

• Belanja hibah

• Belanja bantuan sosial

• Belanja bagi hasil

• Bantuan keuangan dan

• Belanja tidak terduga.

1.      Kelompok belanja langsung terdiri dari:

• Belanja pegawai

• Belanja barang dan jasa

• Belanja modal.

            Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan diuraikan pengertian dari masing-masing kelompok belanja, yaitu :

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Sedangkan jenis belanja barang terdiri atas : (i) Belanja barang  dan Jasa, (ii) Belanja Pemeliharaan (iii), Belanja Perjalanan termasuk didalamnya :

• Belanja Belanja aset tetap yang nilai per satuannya dibawah nilai minimum kapitalisasi (contoh kapitalisasi di pemerintah pusat KMK.01/2001 sebesar Rp. 300 ribu)
• Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis
• Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur, manfaat, atau kapasitas

Menurut Direktoral Pengawasan Keuangan Daerah (2005), karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja.

Pengalokasian belanja tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

(1)     Alokasi rata-rata sederhana adalah metode alokasi anggaran belanja tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi dengan cara membagi jumlah anggaran yang dialokasikan dengan jumlah kegiatan non investasi.

(2)     Alokasi bobot belanja langsung adalah metode alokasi anggaran belanja tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi berdasarkan besarnya bobot (nilai relatif) belanja langsung dari kegiatan non investasi yang bersangkutan.

Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan non investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambah aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena output program atau kegiatan investasi adalah berupa aset daerah yang dimanfaatkan lebih dari satu tahun anggaran. Dengan demikian belanja daerah merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program atau kegiatan yang bersangkutan.

ADS HERE !!!